“Perlu dukungan implementasi dari Gubernur untuk dapat mengeluarkan Regulasi tindak lanjut pelaksanaannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah”
KABAR LUWUK, PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Mamun Amir, Mewakili Bapak Gubernur H. Rusdy Mastura menerima Direktur Libu Perempuan Sulawesi Tengah Dewi Rana , bersama Pengurus , Senin , 15 November 2021.
Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Drs. Mamun Amir , didampingi Kepala Kesbangpol Dr. Fahrudin, M.Si, Plt. Stap Ahli bidang Pengembangan Wilayah dan SDA Drs. Dahri, M.Si. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diwakili Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dra. Sukarti, M.Si.
Pada Kesempatan itu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Mamun Amir, menyampaikan Permohonan Maaf dari Bapak Gubernur dan salam hangat dari bapak Gubernur , saat ini Bapak Gubernur berada di Jakarta untuk mengadakan rapat Rekonsiliasi peningkatan Fiskal Daerah Provinsi bersama kementrian terkait .
Dewi Rana, SH. Direktur Libu Perempuan menyampaikan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme berbasis Kekerasan mengarah pada Terorisme , perlu dukungan implementasi dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk dapat mengeluarkan Regulasi tindak lanjut pelaksanaannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Kepala Kesbangpol Sulawesi Tengah Dr. Fahrudin, M.Si. menyampaikan bahwa pada dasarnya pemerintah siap memberikan dukungan dan fasilitasi untuk membuat regulasi terkait dengan Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme berbasis Kekerasan mengarah pada Terorisme untuk wilayah sulawesi agar kehadiran pemerintah ada untuk memberikan perlindungan, demikian juga Dra. Sukarti, M.Si.kabid perlindungan perempuan dan anak siap mendukung agar kebijakan pemerintah daerah terjadap perlindungan terhadap kekerasan yang mengarah kepada terorisme sesuai dengan Pepres nomor 7 Tahun 2021, Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Wilayah dan SDA Drs. Dahri, M.Si. menyampaikan perlu juga diatur dengan perlindungan perempuan dari peredaran Narkotika , karena saat ini banyak Perempuan Termanfaatkan jadi Pengedar Narkoba .
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Mamun Amir , menyampaikan yang Pasti Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mendukung pembentukan regulasi terhadap pencegahan segala bentuk kekerasan dan regulasi tersebut harus melindungin seluruh kepentingan masyarakat sulawesi tengah dan tidak memberikan dampak terhadap Investasi di Sulawesi Tengah.
Wakil Gubernur Juga menyampaikan harapannya dalam memberantas peredaran Narkotika di Sulawesi Tengah diharapkan Rekening Bandar Narkotika dibekukan dan disita Oleh Negara sehingga tidak bisa dikendalikan dari dalam penjara.
Wakil Gubernur Pada Kesempatan Itu juga menyampaikan bahwa Indek Implementasi Pancasila Sulawesi Tengah Terbaik secara Nasional tetapi khusus Pada Sila 5 masih Rendah , hasil Kajian BPIP , Wakil Gubernur menyampaikan bahwa hasil kajian tersebut sangat tepat bahwa pemerintah harus bisa mewujudkan Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia , kalau Nilai Sila 5 Pancasila belum dapat diwujudkan pasti mempengaruhi implementasi Sila Sila Yang Lain dalam Pancasila, demikian juga kejadian poso bahwa kejadian poso adalah kejadian akibat pemerintah belum mampu mewujudkan janji dan harapan masyarakat poso untuk itu kedepan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah berkomitmen untuk membantu masyarakat poso .
Wakil Gubernur menyampaikan kodisi keamanan sulawesi tengah sangat kondusif termasuk di kabupaten Poso , kondisi ini menjadi tanggungjawab kita semua untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada Dunia Luar bahwa Kondisi Sulawesi Tengah Aman .**(IM).
