Olehnya itu Pada, Mamun Amir mengungkapkan bahwa, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki dilema tersendiri dalam pembangunannya. Satu sisi memiliki potensi ekonomi yang besar, potensi Tambang sulawesi tengah sangat besar, tetapi DBH yang diterima belum mencerminkan potensinya.
“Pertumbuhan ekonomi Sulteng mencapai 15,21 persen atau lebih tinggi dari nasional, tetapi angka kemiskinan dan Penganggurannya juga tinggi”. ucap Wagub.
Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan lebih besar bagi daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya.
Pertemuan yang juga menghadirkan seluruh Bupati dan Walikota se Sulawesi Tengah tersebut, mendapatkan banyak masukan untuk memperbaiki pengelolaan TKDD kedepannya.
Terutama dalam memperbaiki juklak dan juknis DAK yang sering terlambat diterima oleh daerah. Dihapusnya DID tahun 2022 juga sangat berpengaruh bagi pemerintah provinsi dan daerah.
