Penulis : Arman L
Editor : Imam Muslik
KABAR LUWUK, BANGKEP – Seminar Dampak penyerderhanaan Birokrasi terhadap Kemudahan Investasi dan percepatan pembangunan Daerah banggai kepulauan, Sabtu, 26/6/2021.
Hadir dalam seminar para narasumber, Wakil Gubernur Sulteng, Drs Ma’mun Amir, Dirjen Otonomi Daerah, Dr.Drs.Akmal Malik.M.si, Penasehat Menteri KKP, Prof.Dr.Ir.Rokhmin Dahuri, M.si, Ketua Adkasi. Dan dihadiri Bupati Bangkep, Rais Adam, Wakil Bupati Bangkep, Camat se-kabupaten Bangkep, Para Kepala Desa dan pelaku usaha perikanan dan budi daya rumput laut.
Penasehat Menteri KKP, Prof Rokhmin dalam pemaparannya mengatakab bahwa sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan kelautan dan perikanan. antara lain, sebagian besar usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan dilakukan secara tradisional dan berskala Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Sehingga, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan (SDI), produktivitas, dan efisiensi usaha perikanan pada umumnya rendah. Ungkapnya
Akibatnya, kontribusi bagi perekonomian (PDB, nilai ekspor, pajak, PNBP, dan PAD) juga rendah,” kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB.Selain itu, Prof Rokhmin menambahkan, ukuran unit usaha (bisnis) perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan sebagian besar tidak memenuhi skala ekonomi (economy of scale). Sehingga, keuntungan bersih (pendapatan) lebih kecil dari 300 dolar AS (Rp 4,5 juta)/orang/bulan alias miskin.
Di samping itu, sebagian besar usaha perikanan belum dikelola dengan menerapkan Sistem Manajamen Rantai Pasok Terpadu (Integrated Supply Chain Management System), yang meliputi subsistem produksi, industri pasca panen dan pemasaran. “Sehingga, kurang (tidak ada) kepastian harga jual, pasokan dan harga kurang stabil, dan risiko usaha menjadi tinggi,” ujarnya.
Selain itu permasalahan dan tantangan lainnya, kata dia, adalah industri bioteknologi perairan, jasa-jasa kelautan, dan SDK non-konvensional masih belum berkembang (underutilized).,” Rokhmin yang juga ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia. Sehingga Rokhmin juga menyoroti posisi nelayan dan pembudidaya ikan dalam sistem tata niaga sangat tidak diuntungkan. Ketika membeli sarana produksi, harganya jauh lebih mahal ketimbang harga di pabrik. Sebaliknya, pada saat mereka menjual ikan hasil tangkapan atau budidaya, harganya jauh lebih murah dari pada harga di konsumen (pasar) terakhir. Ini karena banyakanya pedagang perantara (panjangnya rantai tata niaga), dan mereka mengambil untung besar.,” tuturrya.
Rokhmin juga menyebutkan, kebanyakan nelayan kurang mampu mengelola keuangan keluarga secara bijaksana (“lebih besar pasak dari pada tihang”). “Terjadi overfishing di beberapa wilayah perairan, sedangkan di sejumlah wilayah perairan lain mengalami underfishing,” ujar Rokhmin yang juga ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara).
Ia juga mengemukakan rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan kepada sumber pemodalan (kredit bank), teknologi, infrastruktur, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya yang ada di bqnggai kepulauan Sementara itu, kualitas SDM (knowledge, skills, dan etos kerja) nelayan dan pembudidaya ikan pada umumnya masih relatif rendah. “Hal yang juga masih menjadi permasalahan dan tantangan pembangunan kelautan dan perikanan adalah kebijakan politik ekonomi (moneter, fiskal, RTRW, iklim investasi, dan kemudahan berbisnis) kurang kondusif,” paparnya.
Rokhmin kemudian membedah 10 program dan proyek untuk memajukan bidang kelautan dan perikanan. Termasuk di dalamnya adalah peta jalan pembangunan kelautan dan perikanan menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia; pembangunan perikanan tangkap yang menyejahterakan dan berkelanjutan. Kemudian, pembangunan industri pengolahan hasil perikanan dan pemasaran; pembangunan industri bioteknologi perairan; pembangunan industri SDA non-konvensional dan jasa kelautan; pembangunan karantina ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan; pengelolaan lingkungan wilayah ekosistem PUD, pesisir, pulau kecil, dan lautan; penguatan dan pengembangan kapasitas pengawasan SDKP; serta pembangunan sistem informasi, inovasi Ipteks dan SDM. Dan tiga infestor muda yang turut hadir bersama kiata ,jauh jauh dari jakarta guna ingin membangun kerjasama dengan pemerintah daerah banggai kepulauan dalam bidang usaha hasil kekayaan laut banggai kepulauan. Terangnya
Dan akan berupaya untuk menjadikan sektor Kelautan dan Perikanan sebagai leading sector dan prime mover terus diupayakan Yakni gerakan nasional pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan menjadikan Perikanan budidaya, Perikanan tangkap,Industri pengolahan hasil perikanan, Industri bioteknologi kelautan, Pariwisata bahari, dan Industri dan jasa maritim sebagai basis dan leading sectors pembangunan nasional.ungkapnya.* ( Arm )
