KABAR DAERAHKota Palu

Usulan Sulawesi Tengah sebagai Simpul Logistik Nasional Adalah Langkah Tepat untuk Pemerataan Pembangunan

91
×

Usulan Sulawesi Tengah sebagai Simpul Logistik Nasional Adalah Langkah Tepat untuk Pemerataan Pembangunan

Sebarkan artikel ini

KABAR LUWUK — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn, menyatakan dukungannya atas usulan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terkait penetapan Sulawesi Tengah sebagai salah satu simpul logistik nasional.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur kepada Menteri Koordinator Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kunjungannya ke Kota Palu.

Usulan Sulawesi Tengah sebagai Simpul Logistik Nasional Adalah Langkah Tepat untuk Pemerataan Pembangunan

“Sebagai perwakilan daerah, saya sangat setuju dengan apa yang menjadi usulan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah tersebut. Itu adalah mimpi besar dari para pemimpin terdahulu yang kini harus kita wujudkan bersama,” ujar Andhika.

Menurutnya, pemerataan pembangunan sangat bergantung pada infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Infrastruktur penghubung seperti ruas Kasimbar–Tambu tidak hanya akan memotong jarak tempuh, tetapi juga dapat menurunkan biaya logistik dan memperlancar rantai produksi dari sentra industri ke pasar domestik maupun ekspor.

Andhika juga menyoroti perlunya membuka jalur alternatif selain Kebun Kopi, yang selama ini menjadi satu-satunya akses vital menuju berbagai wilayah strategis seperti Makassar, Sulawesi Utara, Morowali, Banggai, dan sekitarnya.

Usulan Sulawesi Tengah sebagai Simpul Logistik Nasional Adalah Langkah Tepat untuk Pemerataan Pembangunan

“Mulai sekarang memang harus dipikirkan jalur alternatif. Ketergantungan pada satu akses utama seperti Kebun Kopi berisiko besar, apalagi jika terjadi bencana atau hambatan distribusi,” tambahnya.

Sebagai representasi daerah di tingkat nasional, Andhika menegaskan bahwa ia akan memperjuangkan usulan tersebut ke pemerintah pusat secara kelembagaan, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita, yakni delapan program prioritas nasional yang salah satunya adalah pemerataan pembangunan wilayah.

“Kami di DPD RI akan menjadikan ini prioritas dalam komunikasi dengan kementerian teknis dan lembaga negara lainnya,” tutupnya. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *