Setiap tahun, sekitar 2 juta penerbangan dan 72 juta penumpang lepas landas, mendarat dan transfer di “Taipei Flight Information Region (Taipei FIR)” yang berada di bawah tanggung jawab Taiwan.
Selain itu, jumlah warga negara asing dari Asia Tenggara yang saat ini tinggal di Taiwan melebihi 1.000.000 orang, termasuk diantaranya sekitar 400.000 orang warga negara Indonesia.
Jika Tiongkok menggunakan kekerasan untuk menyerang Taiwan, maka akan ada kerugian masyarakat di seluruh dunia, terutama akan sulit menjamin keselamatan 400.000 orang warga negara Indonesia yang berada di Taiwan.
Pada saat yang sama, hal ini akan berdampak serius pada arus transportasi laut, transportasi udara dan perdagangan di kawasan Indo-Pasifik dan global.
Sementara itu Piagam PBB dengan jelas menetapkan bahwa tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dan menekankan bahwa konflik internasional harus diselesaikan dengan cara damai.
Negara-negara anggota PBB harus menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menegakkan semangat Piagam PBB dan memelihara tatanan internasional yang berbasis aturan.
Pada 23 Mei, Juru Bicara Sekjen PBB Stéphane Dujarric menyoroti hal ini dengan menyatakan bahwa semua negara anggota PBB mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga moral dan martabat yang tercantum di Piagam PBB.
Mengenai Tiongkok dan Selat Taiwan, ia mendesak pihak-pihak terkait untuk menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan.
Dalam kaitan ini saya menyerukan kepada PBB agar proaktif dalam mengambil tindakan dan menghadapi niat buruk Tiongkok yang telah menyalahartikan Resolusi 2758 MU PBB. Hal ini menjadi ancaman serius bagi status quo di Selat Taiwan serta perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Saya juga menyerukan kepada Sekretariat PBB untuk menegakkan netralitas, berhenti secara keliru menerapkan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB, dan berhenti merampas hak rakyat dan media Taiwan untuk mengunjungi, menghadiri atau meliput pertemuan dan acara PBB.
Praktik diskriminatif sekretariat PBB telah secara serius melanggar Pasal 2 Ayat 1 Piagam PBB mengenai tujuan PBB yaitu “penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri” dan prinsip-prinsip lain yang dianut oleh PBB termasuk inklusivitas dan universalitas.
Sistem PBB didirikan untuk memajukan kepentingan publik dan melayani masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu akses ke PBB seharusnya menjadi hak semua orang, bukan hanya karena pertimbangan politik kemudian mengabaikan hak asasi manusia dari rakyat Taiwan.
Kami menyerukan kepada Sekretariat PBB untuk segera mengakhiri kebijakan diskriminatif terhadap rakyat Taiwan dan mencari cara yang tepat untuk mengakomodasi partisipasi Taiwan guna berkontribusi dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Usaha keras Taiwan selama beberapa dekade telah membuktikan kepada komunitas internasional bahwa Taiwan adalah anggota internasional yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, serta mitra yang sangat krusial serta sebuah kekuatan untuk kebaikan.
Memasukkan Taiwan ke dalam sistem PBB akan memungkinkan komunitas internasional secara keseluruhan mendapat manfaat dari Taiwan. Tema sidang Majelis Umum PBB tahun ini adalah tidak meninggalkan siapa pun, yang juga merupakan komitmen inti Agenda Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030.
Sangat penting bagi Taiwan untuk dimasukkan ke dalam sistem PBB demi menjamin tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tahun 2030.
Sekali lagi saya menyerukan kepada teman-teman dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk terus mendukung partisipasi Taiwan dalam sistem PBB.
Hanya dengan menerima partisipasi penuh Taiwan, kita dapat menciptakan dunia yang damai, berkelanjutan, dan indah yang menghargai martabat generasi sekarang dan yang akan datang. Penulis : John Chen adalah Kepala Perwakilan Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta
