KABAR LUWUK — Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn, melakukan kunjungan reses ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (29/7).
Kunjungan ini disambut langsung Kepala Kanwil DJPb Sulteng, Teddy Suhartadi Permadi, di kantor DJPb di Jl. Tanjung Dako, Kota Palu.
Dalam pertemuan tersebut, Andhika mengungkapkan bahwa salah satu tujuan resesnya adalah memastikan pelaksanaan Transfer Keuangan Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), berlangsung tepat waktu dan sesuai peruntukan.
Ia menyebut adanya sejumlah keluhan dari pemerintah kabupaten terkait sisa salur DBH yang belum terselesaikan.
“Reses kali ini saya ingin mendengarkan langsung kondisi keuangan daerah. Beberapa kabupaten menyampaikan soal sisa salur DBH yang belum cair. Saya ingin memastikan itu bisa segera diselesaikan,” ujar Andhika dalam dialog bersama jajaran DJPb.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJPb Sulteng, Teddy Suhartadi, menjelaskan bahwa sisa salur DBH akan disalurkan setelah pemerintah daerah melengkapi laporan yang dipersyaratkan.
“Kami menunggu laporan dari daerah. Kalau sudah lengkap dan sesuai ketentuan, sisa salur akan segera kami proses,” jelas Teddy.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan terbuka, Teddy juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan reses ini, yang disebutnya sebagai kunjungan pertama dari anggota DPD RI ke DJPb Sulteng.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Ini kali pertama anggota DPD RI datang berdiskusi langsung dengan kami. Tentu ini menjadi semangat baru bagi sinergi pusat dan daerah,” ujar Teddy.
Sebelumnya, rombongan Andhika Amir yang terdiri dari Tenaga Ahli dan staf DPD RI sempat dijamu makan siang oleh jajaran Kanwil DJPb Sulteng di Rumah Makan Khatulistiwa, Jl. S. Parman, Palu.
Di akhir kunjungan, kedua pihak saling bertukar plakat sebagai simbol kolaborasi dan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola keuangan negara di tingkat daerah.
Tak hanya itu, DJPb juga menitipkan aspirasi kepada Senator asal Sulteng itu, khususnya terkait struktur belanja pegawai di daerah yang kini sudah melampaui 40 persen dari APBD. Hal ini dinilai berpotensi membebani fiskal daerah jika tidak segera ditinjau ulang oleh kementerian terkait. (Rls)
