“Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan harus tindak Tegas”
KABAR LUWUK – Proyek Pembangunan Drainase di Salakan Banggai Kepulauan Menuai Kontroversi. Pembangunan proyek drainase di Kompleks Perkantoran Trikora, Salakan Banggai Kepulauan, yang dilakukan oleh CV. Mutiara Pujangga Mahameru dengan anggaran sebesar Rp. 379.470.000 melalui APBD 2023 Dinas PUPR Bangkep, telah menjadi sorotan utama dan sumber protes dari warga kota Salakan.
Masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor, telah menyampaikan keluhan mereka terkait pelaksanaan proyek ini.
Keluhan utama warga adalah terkait dengan pengadukan atau pencampuran semen beton di badan jalan yang menyebabkan permukaan jalan tidak rata.
Selain itu, sisa campuran semen beton, pasir, dan batu juga dibiarkan menutupi ruas jalan di Kompleks Perkantoran Salakan.
Keberadaan material ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi bahaya bagi para pengguna jalan, terutama pada pagi hari ketika banyak pegawai ASN harus melintasi jalan tersebut menuju kantor pada Rabu, 30 Agustus 2023.
Warga yang berulang kali melintasi ruas jalan ini merasa sangat terganggu dan resah oleh aktifitas proyek tersebut. Mereka mengharapkan agar pejabat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Bangkep segera menegur dan mengambil tindakan tegas terhadap kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
Asul Ewe ST, Pejabat Pengawas Teknik Lapangan (PPTK) dari Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, telah memberikan tanggapannya terkait situasi ini.
Dia mengungkapkan bahwa Dinas PUPR telah beberapa kali memberikan teguran kepada kontraktor untuk tidak melakukan pengadukan atau pencampuran campuran semen di badan jalan.
Dia juga menegaskan bahwa material seperti pasir dan batu harus dipindahkan ke tempat lain sehingga tidak lagi mengganggu lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
Proyek pembangunan saluran drainase ini adalah bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur perkotaan.
Namun, kontroversi yang muncul di sekitar pelaksanaan proyek ini menunjukkan bahwa perlu ada koordinasi yang lebih baik antara kontraktor, pemerintah daerah, dan masyarakat agar proyek-proyek pembangunan seperti ini dapat berjalan lancar tanpa mengganggu keseharian warga.
Pemerintah daerah diharapkan untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek drainase ini selesai dengan baik tanpa mengorbankan kenyamanan dan keselamatan masyarakat setempat.
Dalam hal ini, transparansi dan komunikasi yang baik antara semua pihak terlibat akan menjadi kunci untuk mengatasi masalah yang muncul dan memastikan kelancaran proyek ini ke depannya. (RS) *
