KABAR LUWUK, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura bersama Wakil Gubernur Drs. Mamun Amir , Menerima Secara Virtual DIPA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dari Presiden RI Joko Widodo, bertempat di Ruang Rapat Polibu, 29 November 2021.
Pada Kesempatan Itu Gubernur dan Wakil Gubernur didampingi Asisten Administrasi Umum , Hukum dan Organisasi, Mulyono, SE,Ak, MM, Sekretaris BPKAD , Aswin Saudo.
Pada Kegiatan Tersebut Arahan Menteri Keungan RI Sri Mulyani Menyampaikan bahwa dalam APBN Tahun 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun, tumbuh 0,4% dibanding alokasi belanja APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.032 triliun, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp795,5 triliun.
“Alokasi belanja tersebut untuk memulihkan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Kesehatan misalnya sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan TIK Rp26 triliun, dst,” jelas Presiden.
Ia melanjutkan, secara garis besar, APBN tahun 2021 akan fokus pada 4 hal. Pertama, penanganan kesehatan penanganan Covid, terutama vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan. Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat, pemerintah akan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lain-lain.
Ia berpesan agar APBN 2021 harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi. Bahkan melakukan lelang bisa dimulai sejak Desember 2020 agar di awal Januari program sudah bisa dijalankan.
Selanjutnya Presiden RI Joko Widodo sebelum menyerahkan DIPA Tahun 2021 secara Hybrid menyampaikan Amanatnya .
Saat ini kita harus tetap wasapada karena Wabah Pandemi Covid belum berakhir , demikian juga Tahun 2022 bahwa Pandemi Covid -19 belum ada jaminan untuk berakhir karena munculnya Varian baru Covid -19 yang mengancam stabilitas ekonomi dan Pembangunan yang akan dilaksanakan , Presiden Juga menyampaikan bahwa “Saat perekonomian kita masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak roda ekonomi. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita. Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh menteri, pimpinan K/L, kepala Daerah terutama yang memiliki anggaran besar seperti Kemendikbud, Kementerian PUPR, Perhubungan, Pertanian, dan lainnya, daerah juga sama, lakukan lelang sedini mungkin di Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021. Artinya Januari sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA diserahkan,” pesannya.
Selain itu, Presiden juga menekankan agar bantuan sosial, awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaatagar belanja masyarakat dan konsumsi meningkat sehingga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah.
Presiden menegaskan agar jajarannya bekerja lebih cepat dalam situasi extraordinary ini.
“Kita harus bekerja lebih cepat karena kita dalam kondisi krisis, semangatnya harus beda, semuanya harus extraordinary agar program stimulus ini bisa berdampak dan memberi daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia juga minta agar seluruh Menteri dan Kepala Daerah dapat melakukan reformasi anggaran APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional maupun daerah. Seluruh rupiah yang ada di APBN dan APBD harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.
Ia juga berpesan agar dalam menghadapi ketidakpastian ini, fleksibilitas penggunaan anggaran juga penting namun tetap hati-hati, transparan, dan akuntabel.
“Tugas kita adalah memecahkan masalah yang ada di bawah.Memecahkan masalah masyarakat, membantu rakyat. Tentu saja kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD,” pesannya.**
