BanggaiKABAR DAERAH

Pertimbangan Ketua DPRD Banggai : Jembatan Masungkang vs Prioritas Ekonomi dan Pendidikan

1512
×

Pertimbangan Ketua DPRD Banggai : Jembatan Masungkang vs Prioritas Ekonomi dan Pendidikan

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD, Kabupaten Banggai, Jembatan Masungkang, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai,
Ketua DPRD, Kabupaten Banggai, Jembatan Masungkang, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai,

KABAR LUWUK  – Pertimbangan Ketua DPRD Banggai ,Jembatan Masungkang vs Prioritas Ekonomi dan Pendidikan. Ketua DPRD Banggai, Suprapto, menjelaskan terkait jembatan Masungkang di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Ia menyatakan bahwa meskipun jembatan tersebut sangat dibutuhkan, pendekatannya perlu dipertimbangkan karena anggarannya yang cukup besar. Menurutnya, pembangunan jembatan ini memerlukan sekitar 40 miliar rupiah.Selasa  26/9/2023.

Dalam keterangan Suprapto, saat ini terdapat sekitar 40 siswa yang harus menggunakan jembatan tersebut. Namun, ia merasa bahwa pembangunan jembatan dengan anggaran sebesar itu mungkin kurang efektif.

Ia menggarisbawahi bahwa ekonomi daerah tetap berjalan tanpa jembatan ini. Penduduk dapat mengakses areal perkebunan mereka dan berpindah antara Batui dan Bakung tanpa kendala serius.

Suprapto juga menyoroti aspek pembiayaan yang signifikan terhadap jumlah siswa yang terbatas.

Ia menyatakan bahwa lebih efektif untuk membangun sekolah di lokasi yang tidak memerlukan jembatan dengan anggaran yang jauh lebih rendah, kemungkinan kurang dari 1 miliar rupiah.

Sebaliknya, dana sebesar 40 miliar rupiah yang diusulkan untuk jembatan dapat digunakan untuk membangun ruas jalan Bakung Ondo Odolo yang lebih panjang, sekitar 30 hingga 40 kilometer.Terangnya

Menurut Suprapto, pertimbangan ini didasarkan pada efektivitas dan prioritas. Pembangunan infrastruktur harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat.

Dia menekankan bahwa keputusan ini bukan berarti mengabaikan masalah jembatan atau pendidikan, tetapi mengutamakan masalah ekonomi yang saat ini lebih mendesak.

Di sisi lain, ada juga pandangan bahwa pembangunan jembatan gantung di daerah ini tidak efektif.

Pandangan ini didasarkan pada risiko pemeliharaan jangka panjang yang tinggi dan biaya perawatan yang besar.

Oleh karena itu, penggunaan dana publik sebaiknya lebih diarahkan ke proyek-proyek yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan lebih mudah dipertahankan.

Saat ini, prioritas DPRD Banggai adalah mengatasi masalah ekonomi dan pendidikan.

Mereka berusaha menjaga keseimbangan antara kedua aspek ini, dengan tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam batas anggaran yang tersedia.

Pendapat Suprapto mengenai pembangunan jembatan Masungkang mencerminkan pentingnya pertimbangan matang dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.

Meskipun pembangunan jembatan bisa menjadi sarana yang penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, harus diingat bahwa anggaran yang digunakan untuk infrastruktur harus digunakan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak dalam masyarakat.

Pertimbangan ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana dana publik harus dialokasikan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan proyek prioritas mana yang harus didanai.

Hal ini mencerminkan perjuangan yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah dalam menentukan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat mereka.

Selain itu, perdebatan mengenai efektivitas jembatan gantung juga menggarisbawahi pentingnya pemeliharaan infrastruktur dalam jangka panjang.

Sebelum memutuskan untuk membangun proyek besar seperti jembatan gantung, perlu dilakukan kajian menyeluruh mengenai biaya pemeliharaan, risiko, dan manfaat jangka panjang.

Terkadang, alternatif lain seperti perbaikan jalan atau transportasi lainnya mungkin lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam konteks pembangunan daerah, ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk kebutuhan masyarakat, tingkat anggaran yang tersedia, dampak lingkungan, dan keberlanjutan proyek.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah harus selaras dengan visi jangka panjang untuk pembangunan yang berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara efisien.

Selain itu, dialog dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik yang melayani kepentingan semua pihak. Ungkapnya.  ( IM) *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *