Penulis : Arman L
Editor : Imam Muslik
KABAR LUWUK, BANGKEP – Di tengah permasalahan pandemi Covid 19 yang melanda dunia, dampaknya sampai ke daerah dan lebih khusus Kabupaten Banggai Kepulauan, akibat dari adanya bencana virus covid 19 faktor ekonomi sampai hari ini tak kunjung usai. Selasa, 7/9/2021.
Begitu banyak persoalan yang melanda daerah ini, mulai dari pembobolan kas daerah ,yang menjadikan daerah ini makin terpuruk dan dihadapkan dengan persoalan pandemi virus covid 19, sehingga persoalan ini butuh perhatian serius oleh pihak Pemerintah Daerah dalam menuntaskan persoalan apa yang melanda daerah ini.
Olehnya itu kita di perhadapkan lagi dengan permasalahan ekonomi akibat dampak dari virus covid 19, sampai adanya pembobolan kas daerah. Persoalan ini seharusnya para petinggi daerah lebih tanggap dan serius lagi memikirkan persoalan ini, dan daerah ini sementara berjuang dalam pemulihan ekonomi.
Tetapi justru banyak hal yang aneh menurut pengamatan, saat ingin kabupaten Bangkep ada di posisi keterpurukan tetapi dalam pembahasan angaran KUA PPAS 2022 beberapa hal yang menjadi pandangan resmi masing masing fraksi, terutama fraksi PAN yang mana dalam pandangan resmi fraksinya meminta fasilitas infrastruktur jalan menjadi perhatian serius di wilayah Buko, dan ini atas dasar tuntutan yang menjadi permintaan masyarakat, karena jalan adalah salah satu kebutuhan penting.
Persoalan Infrastruktur jalan untuk wilayah Buko itu masih melekat pada pembiayaannya dengan menggunakan dana APBD, sedangkan kemampuan anggaran untuk belanja modal hanya berkisar kurang lebih 40 Milyard saja, sehingga untuk anggaran belanja modal Banggai kepulauan 2022 masih sangat minim.
Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda
penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
Keberadaan infrastruktur
yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan
jembatan.
Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,
menyebabkan melambatnya laju investasi.
Pemerintah mencurahkan perhatian lebih pada
pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan demi mengejar target pertumbuhan, mendorong laju investasi, dan menggerakkan sektor riil.
Anggaran yang dikeluarkan pun membengkak hingga puluhan persen dari
tahun sebelumnya. Pemerintah mengalokasikan anggaran bagi Departemen PU, sekitar puluhan triliun dibandingkan dengan perkiraan
realisasi dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P).
Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk program peningkatan
dan pembangunan jalan. Sasaran peningkatan pembangunan jalan di
antaranya Lintas Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa
Tenggara, Maluku, dan Papua menjadi perhatian Negara.
Kemudian, program
Rehabilitasi dan pemeliharaan dengan anggaran yang sudah di siapkan oleh Negara yang ditujukan bagi sekitar puluhan ribu kilometer jalan nasional dan jembatan di seluruh provinsi di Indonesia.
Tiga
bidang yang tercakup di dalam sektor infrastruktur yaitu bidang infrastruktur Jalan mendapatkan porsi paling besar Lewat APBN.
Akan tetapi disini kami merasa aneh,program pelaksanaan infrastruktur jalan malah di biayai dengan menggunakan dana APBD,sedangkan kesiapan angaran untuk belanja modal kita hanya tersedia kurang lebih 40 Milyard, yang menjadi pertanyaan masyarakat kenapa tidak program ini di usulkan atau di serahkan untuk di biayai oleh provinsi atau di biayai oleh APBN . Kita tau Daerah Banggai kepulauan ini lagi berusaha bangkit dari keterpurukan, sehingga tentu semua masyarakat akan bertanya tanya kemanakah para pemimpin dan penguasa.( ARM).
