ULP Mestinya Mempertimbangkan Terkait Hasil Kualitas Pekerjaan
KABAR LUWUK, BANGKEP – Proses lelang sejumlah proyek di Kabupaten Banggai Kepulauan ditengarai banyak yang tak wajar. Sebab, banyak ditemukan pemenang tender dengan penawaran yang cukup ‘’berani’’ terlalu rendah dari nilai pagu.
Berdasarkan data yang dihimpun kabarluwuk.com, sejumlah pemenang proyek penawarannya turun mulai 15 persen dari pagu. Bahkan, tidak sedikit yang lebih rendah lagi. Turunnya penawaran yang terjun bebas tersebut dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas proyek.
Terkait hal itu, sejumlah pihak mulai mempertanyakan pemenangan tender lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kabupaten Banggai Kepulauan dimana para pemenang lelang dengan penawaran terjun bebas sebesar 20% dari pagu. Karena pastinya kata sejumlah kontraktor hal ini akan sangat berpengaruh kepada kualitas pekerjaan nantinya.
Ketua DPRD Banggai Kepulauan Rusdin Sinaling kepada media ini menyebutkan, apa yang menjadi putusan panitia Lelang dalam menentukan pemenang tender perlu menjadi bahan evaluasi kembali. Mengingat banyak hal yang seharusnya menjadi pertimbangan panitia lelang yang ada di ULP Banggai Kepulaun salah satunya terkait kualitas pekerjaan nantinya.
Panitia lelang katanya harus memikirkan akibat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak ke tiga yang sudah menawar dengan penawaran yang begitu rendah dari nilai pagu, namun pada akhirnya nanti akan berpengaruh pada kualitas pekerjaan.
“Saya berharap rekan rekan wartawan pro aktif dalam mengawal setiap pekerjaan yang di laksanakan oleh daerah,” ungkap Rusdin sinaling.
Di tempat yang berbeda, ketua komisi I Irwanto T Bua mengatakan, bahwa penawaran yang sudah lebih rendah dari 10% nilai pagu apalagi mencapai 20% patutlah dipertimbangan untuk kemudian dimenangkan. Menurut Iwan pastinya pekerjaan pemenang tender bisa dipastikan buruk kualitasnya. Mengingat kontrakto masih harus membayar pajak dan lainnya yang besannya bisa mencapai 50% dari pagu pekerjaan.
“Mau jadi apa itu pekerjaan seperti itu, kita ini butuh bangunan yang benar benar bagus tetapi kalau penawaran sudah telalu tinggi belum lagi di tambah pajak , maka uang yang di keluarkan kontrakktor akan mencapai angka 50d %, pagu sehingga sisa dana untuk pekerjaan juga sisa setengahnya. Apa yang mojadi kalu begitu, apa yang di sampaikan Ketua DPRD itu benar agar rekan rekan pewarta harus pro aktif dalam mengawasi semua pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemda,” ungkap politisi muda partai Golkar Bangkep.
Seharusnya kata Iwan, kualitas pekerjan harus diutamakan bukan penawaran yang tinggi yang menjadi prioritas ,kami harap panitia Lelang ULP harus benar benar teliti dan dapat berfikir secara logika, dan harus dapat mempertimbangkan kembali dari hasil penawaran pemenang yang sudah melebihi 10 % ke atas bahkan ada yang sudah menawar sampai 20%, ini perlu menjadi bahan evaluasi kembali ungkapnya.
Sejumlah kontraktor lokal saaat dikonfirmasi mengenai perihal itu mulai angkat bicara, mereka berharap hal ini perlu dievaluasi kembali dan dinas yang bersangkutan harus benar benar mempertimbangkan kembali apa yang menjadi keputusan panitia lelang yang memenangkan perusahan yang sudah menawar sampai mencapai 15% keatas. Kata mereka apa yang terjadi ini adalah penawaran yang tidak wajar. Alasan para kontraktor ini tidak berani menawar di atas dengan lebih rendah mencapai 20% melebihi dari tingkat kewajaran.
“Karna kami faham berapa besar dana yang akan dikelola, mau jadi apa bangunan yang akan kita kerjakan kalau sisa anggaran yang dikelola tingal 60 % ,ini yang rekan rekan Panitia Lelang perlu pertimbangkan,” ucap salah seorang kontraktor.
Diterangkan sumber, angka penawaran mulai dari potongan pajak 11,5% ditambah lagi penawaran kita hitung saja 20%, belum lagi pengeluaran lain lain,apakah pekerjaannya akan maksimal? Sehingga sangat mustahil jika pekerjaanya akan baik.
“Kebijakan yang diambil Panitia lelang sangat tidak masuk di akal, tidak ada kontraktor yang mau rugi dalam melaksanakan pekerjaan, tapi jika sudah menawar terlau tinggi, kami jamin pekerjaan yang di laksanakan hasilnya buruk. Panitia lelanglah yang harus bertanggungjawab, karna merekalah awal dari kekeliruan dalam mengambil keputusan,” sebutnya. (Arman.L/KL)
