KABAR DAERAHKota Palu

Pemprov Sulteng Usulkan Program Prioritas ke Komisi V DPR

33
×

Pemprov Sulteng Usulkan Program Prioritas ke Komisi V DPR

Sebarkan artikel ini
Pemprov Sulteng Usulkan Program Prioritas ke Komisi V DPR

KABAR LUWUK – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan beberapa program prioritas kepada Komisi V DPR RI, dalam kunjungan kerja ke Kota Palu, Kamis.

Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengatakan, beberapa usulan prioritas diantaranya peningkatan status Bandar Udara Sis Aljufri Palu menjadi bandara internasional. Kemudian, pembangunan pelabuhan laut, salah satunya di Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Kami sampaikan juga terkait pemanfaatan Pelabuhan Donggala,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk perhubungan darat, pihaknya mengusulkan perbaikan jalan nasional yang ada di Sulteng. Sementara di bidang irigasi, meminta dukungan rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah tua untuk menopang produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

“Kami bersama Komisi V telah meninjau langsung Pelabuhan Pantoloan. Ketua dan para anggota menyatakan dukungan penuh agar fasilitas bongkar muat segera diperbarui dengan digital, demi memperlancar arus logistik di pelabuhan,” ungkapnya.

Selain itu, Komisi V bersama Kementerian Pekerjaan Umum turut meninjau progres pembangunan kembali Jembatan IV Palu yang ambruk akibat bencana tsunami pada September 2018.

Dia berharap percepatan kembali fungsi jembatan tersebut agar memberikan manfaat nyata bagi mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat Kota Palu dan sekitarnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyatakan, kunjungan itu merupakan bagian dari agenda reses dalam mengevaluasi sekaligus mengawasi pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah.

“Kami datang untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan menyerap aspirasi. Usulan yang disampaikan oleh gubernur akan kami bahas lebih lanjut dan menjadi prioritas,” katanya.

Kunjungan kerja Komisi V DPR ke Sulteng diharapkan menjadi titik awal bagi percepatan realisasi proyek-proyek strategis nasional, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan merata. (ANT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *