Selain itu juga perhitungan tanggung renteng tidak ada rasa keadilan, dikarenakan perhitungan pemilik pohon yang lebih banyak sama dengan hitungan pemilik pohon yang jumlahnya sedikit dan dimana tanggung jawab Sawindo dan koperasi yang di bentuk selama ini.dan kalau begini terus kami meminta tanah kami dikembalikan. Tutup Widia.
Dari beberapa pertanyaan warga, Bupati Banggai Ir. H.Amiruddin Tamoreka telah mengambil langkah langkah sebagai berikut: Bahwa Bupati Banggai sebelum mengundang para investor telah membaca semua surat perjanjian seharusnya management PT. Sawindo tidak perlu datang, tapi karena permasalahannya sudah menjadi gejolak di masyarakat, sehingga pemerintah Kabupaten Banggai mengambil alih untuk bantu menyelesaikan. Ungkap Bupati.
Lanjut point yang kedua saya sampaikan kepada pihak Sawindo bahwa koperasi yang ada saat ini tidak berjalan dengan baik, sehingga perlu melakukan pembinaan,dan pemeriksaan terhadap koperasi, jadi jangan judulnya koperasi kenyataannya kantor tidak ada dan tidak pernah melakukan RAT.
“Masalah yang terpenting adalah perlu adanya tranparansi dari pihak perusahaan yakni ketika melakukan panen harus disaksikan oleh petani plasma bersama sama dengan pihak perusahaan dengan tujuan agar pembagian bisa dilakukan dengan transparasi dan tidak ada yang ditutup tutupi.” Ujar Bupati.
Berikut, masalah tanggung renteng yang diberlakukan secara umum, tentu tidak adil, sehingga perlu dibuat kembali perjanjian yang dilakukan dan segera di sosialisasikan, karena keluhan masyarkat bahwa tanggung renteng tahun tanam satu dengan tahun tanam lima, yakni jumlah tanam pohon sebanyak 136 jangan disamakan perhitungannya dengan jumlah yang ditanam 100, disini pihak perusahaan harus bisa memberi kalrifikasi dan penjelasan. Jelas Bupati.
