KABAR LUWUK – Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu, Partai Golkar mendapat sorotan atas ajakan partisipasi Jalan Sehat dan Fun Run sesuai dengan Surat Golkar No. 010/Panpel-HUT59/PG/X/2023.
Hal ini memicu perdebatan mengenai kepatuhan terhadap aturan yang melarang ASN terlibat dalam kegiatan kampanye demi menjaga netralitas dan kepercayaan publik dalam pemerintahan.
Pasal 71 UU No. 1/2025 menyatakan ASN dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon selama masa kampanye.
Partai Golkar, sebagai salah satu partai politik yang aktif dalam mengkampanyekan calon presiden dan wakil presiden, harus memahami pentingnya mematuhi aturan-aturan tersebut.
ASN memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah yang melibatkan pengaturan, pelayanan, dan memberdayakan masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama.
Upaya untuk meminimalkan keterlibatan ASN dalam kampanye politik merupakan langkah yang krusial untuk menjaga netralitas mereka.
Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh ASN tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip yang adil dan netral.
Partisipasi dalam kegiatan seperti Jalan Sehat dan Fun Run yang diusulkan oleh Partai Golkar dapat dianggap sebagai upaya kampanye tidak langsung, terutama jika kegiatan tersebut digunakan untuk mempromosikan calon tertentu.
Oleh karena itu, ASN perlu mempertimbangkan konsekuensi hukum dan etika terkait dengan partisipasi mereka dalam acara semacam ini.
Sebagai ASN, penting untuk selalu mengacu pada hukum dan peraturan yang mengatur perilaku mereka selama masa kampanye.
Melanggar aturan netralitas dapat berdampak negatif pada karir dan reputasi ASN, serta melemahkan integritas institusi pemerintah.
Dalam menjaga netralitas, ASN harus memahami dengan jelas batasan-batasan yang berlaku dan tetap fokus pada pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam situasi seperti ini, penting bagi Partai Golkar dan pihak terkait untuk memastikan bahwa kegiatan yang mereka selenggarakan tidak melibatkan ASN secara tidak sah.
Langkah-langkah yang proaktif dalam mematuhi aturan-aturan ini akan membantu mempertahankan netralitas ASN dan menjaga integritas dalam proses demokrasi.
Pihak berwenang, seperti Lurah Kecamatan Luwuk, yang menerima surat ajakan dari Partai Golkar, juga memiliki peran penting dalam menjaga aturan dan memastikan bahwa kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Mereka harus memastikan bahwa partisipasi ASN dalam acara tersebut tidak melanggar aturan netralitas yang telah ditetapkan oleh UU No. 1/2025.
Selain itu, partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk memahami aturan-aturan yang mengatur hubungan mereka dengan ASN selama masa kampanye.
Mereka harus berupaya untuk menghindari situasi yang dapat dianggap sebagai upaya mempengaruhi ASN atau memanfaatkan posisi mereka dalam kampanye politik.
Penting untuk diingat bahwa netralitas ASN dalam proses politik adalah salah satu pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
ASN yang terlibat dalam kampanye politik secara tidak sah dapat menggerus kepercayaan masyarakat dan mengganggu integritas pemerintah.
Di sisi lain, ASN juga harus memahami pentingnya hak politik individu mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik. Mereka memiliki hak untuk memilih dan mendukung calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan keyakinan mereka sebagai warga negara.
Namun, dalam melakukannya, mereka harus mematuhi aturan dan memastikan bahwa partisipasi mereka tidak melanggar ketentuan netralitas.
Dalam rangka menjaga netralitas ASN, pendidikan dan pelatihan terus-menerus tentang aturan dan etika yang berlaku selama masa kampanye politik dapat sangat membantu.
ASN perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam konteks politik, serta konsekuensi dari pelanggaran aturan tersebut.
Pada akhirnya, menjaga netralitas ASN dalam pemilu adalah tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan ASN sendiri.
Upaya bersama ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan adil, transparan, dan bebas dari potensi pengaruh yang tidak sah. Netralitas ASN adalah salah satu pondasi kuat dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses politik dan pemerintahan. **
