KABAR LUWUK — Ironis, di tengah kucuran alokasi BBM subsidi yang begitu besar, masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) justru terus menghadapi kelangkaan.
Pasalnya, ditengarai ada permainan di balik rantai distribusi, termasuk dugaan keterlibatan pihak SPBU yang seharusnya menjadi garda depan pelayanan energi bagi rakyat.
Data resmi dari Depot Luwuk menunjukkan, setiap bulan Bangkep mendapat jatah 1.216 kiloliter (1,2 juta liter) Pertalite dan 291 kiloliter (291 ribu liter) Solar.
Jika dikalkulasi setahun, jumlahnya fantastis: lebih dari 14,5 juta liter Pertalite dan hampir 3,5 juta liter Solar subsidi masuk melalui delapan SPBU di Bangkep.
Rinciannya, SPBU dengan kuota terbesar adalah SPBU Tinangkung (Tompudau) yang mendapat jatah 330 ribu liter Pertalite dan 55 ribu liter Solar per bulan.
Sedangkan SPBU dengan kuota paling kecil ada di Tinangkung Selatan (Mansamat A) dengan 70 ribu liter Pertalite dan 23 ribu liter Solar.
Namun, fakta di lapangan jauh dari harapan. Warga di berbagai kecamatan rutin mengeluhkan antrean panjang, harga BBM melambung di tingkat pengecer, bahkan ada yang terpaksa membeli dengan harga dua kali lipat dari harga resmi.
“Kalau resmi di SPBU jarang ada, jadi kami beli di botolan. Harganya bisa Rp15 ribu sampai Rp20 ribu per liter,” keluh seorang warga di Kecamatan Bulagi, Minggu (21/9).
Dugaan kuat, kuota BBM subsidi tidak seluruhnya sampai ke masyarakat. Ada indikasi sebagian besar disedot oleh oknum-oknum yang bermain, baik melalui praktik penimbunan, penyaluran ke sektor industri, maupun jual beli gelap yang melibatkan pihak dalam SPBU itu sendiri.
Kelangkaan ini sudah berlangsung lama, namun belum ada langkah tegas dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait untuk membongkar mafia BBM di Bangkep. Padahal, kerugian nyata ditanggung masyarakat kecil—nelayan kesulitan melaut, petani terbebani ongkos, hingga transportasi darat ikut tercekik.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: kemana larinya BBM subsidi Bangkep? Dengan jatah miliaran liter tiap tahun, mustahil daerah ini terus-menerus mengalami krisis bahan bakar jika distribusinya berjalan sesuai aturan.
Masyarakat kini menanti keberanian pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas “perampokan BBM subsidi” ini, agar hak rakyat Bangkep kembali benar-benar dirasakan. (IkB)
