“Skema kerja samanya yakni lahan dari Pemda, bangunan dari Kemnaker, peralatan dari perusahaan. Skema kerja sama ini terus kita bangun sekarang, karena tidak mungkin segala sesuatu mengandalkan APBN,” kata Budi Hartawan.
Sedangkan Bupati Taslim menyambut positif atas dukungan Menaker untuk menempatkan BLK UPTP di Morowali. Ia menilai saat ini Morowali banyak dimasuki investor sehingga banyak kawasan terbangun di Morowali dan banyak dibutuhkan tenaga kerja lokal terlatih (skilled).

Taslim menegaskan mengatakan tantangan yang dihadapinya di wilayahnya yakni kesulitan menyiapkan tenaga kerja memiliki skill sehingga dapat menyiapkan tenaga skilled untuk mendukung terbangunnya industri di Morowali. “Karena itu, kami harap agar BLK Kemnaker bisa didirikan dan dioperasikan di Morowali, ” ujarnya.
Untuk kebutuhan BLK UPTP Morowali, Taslim mengungkapkan pihaknya telah menyediakan lahan seluas 15 hektar dan cadangan lahan 4 hektar. Lahan seluas 19 hektar tersebut berada di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bumi Fonuasingko, Bungku Tengah, Morowali, Sulawesi Tenggara.
“KTM tersebut luasnya 380 hektar, dan kami siapkan lahan UPTP BLK seluas 19 hektar,” kata Taslim didampingi Kadisnakertrans Morowali, Abdurahman Topo; Kepala BLK Morowali, Sri Wahyuni; dan Manajer HRD Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Achmanto Mendatu.