KABAR LUWUK – Masyarakat cerdas dalam Pemilu, cara mencegah politik uang dan peran KPU serta Bawaslu Pemilu adalah momen penting dalam kehidupan demokratis sebuah negara. Namun, dalam banyak kasus, politik uang menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilihan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Santo Gotia, telah menyampaikan pandangannya tentang cara mencegah politik uang dalam pemilu dan pentingnya peran aktif masyarakat, KPU, dan Bawaslu dalam upaya ini. Rabu 18/10/2023.
Santo Gotia menekankan bahwa politik uang adalah musuh bersama yang harus diatasi dalam pemilihan umum. Salah satu cara masyarakat dapat membantu mencegah praktik ini adalah dengan menggunakan hak pilih mereka berdasarkan track record para calon legislator, bukan hanya berdasarkan janji atau pemberian.
Dengan cara ini, masyarakat dapat memastikan bahwa yang terpilih adalah orang yang benar-benar mampu mewakili kepentingan daerah mereka.
Namun, Santo Gotia juga mengingatkan bahwa tidak semua tanggung jawab dalam mencegah politik uang dapat diletakkan pada KPU. Masyarakat juga harus aktif terlibat dan sadar akan hak-hak mereka. Para peserta partai politik juga memiliki peran penting dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang adil dan bebas dari politik uang.
Santo Gotia bahkan telah berkoordinasi dengan tokoh agama untuk menyampaikan pesan-pesan anti-politik uang. Ini merupakan langkah yang penting karena politik uang juga bertentangan dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, sentuhan spiritual dan moral dapat menjadi cara efektif untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat.
Santo Gotia menyoroti pentingnya peran KPU dan Bawaslu dalam upaya mencegah politik uang. KPU tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa bantuan peserta dan masyarakat. Regulasi yang ketat juga diperlukan, dan pelanggaran harus ditindak secara tegas.
Dalam upaya menjaga integritas pemilihan, masyarakat, KPU, dan Bawaslu perlu bekerja sama secara aktif. Masyarakat harus cerdas dalam menggunakan hak pilihnya, sedangkan lembaga pemilihan dan pengawas harus melaksanakan tugasnya dengan tegas dan adil.
Hanya dengan cara ini, politik uang dapat dicegah, dan pemilihan umum dapat menjadi wujud nyata dari demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
Santo Gotia juga menekankan bahwa politik uang tidak hanya merugikan proses pemilihan umum itu sendiri, tetapi juga merugikan masa depan demokrasi.
Ketika politik uang merajalela, kualitas dan integritas calon yang terpilih sering kali dipertanyakan. Hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat pada pemilihan umum dan lembaga-lembaga demokratis.
Untuk itu, peran pendidikan politik menjadi sangat penting. Partai politik, lembaga-lembaga pendidikan, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak politik mereka, pentingnya pemilihan yang adil, dan bahaya politik uang. Pendidikan politik yang efektif dapat membantu masyarakat menjadi lebih cerdas dalam memilih calon yang benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan mereka.
Dalam hal ini, Santo Gotia menyatakan bahwa sosialisasi bukanlah langkah terakhir dalam mencegah politik uang. Ketika terjadi pelanggaran, baik KPU maupun Bawaslu harus bertindak tegas.
Ini mencakup investigasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Tidak ada toleransi terhadap praktik politik uang dan pelanggaran hukum lainnya yang dapat merusak integritas pemilihan.
Selain itu, Santo Gotia juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk dalam proses pengawasan.
Masyarakat, sebagai pemegang hak suara, memiliki tanggung jawab untuk melaporkan jika mereka mengetahui adanya praktik politik uang atau pelanggaran lainnya. Hal ini dapat membantu lembaga pemilihan dan pengawas dalam menjalankan tugas mereka.
Santo Gotia menegaskan bahwa mencegah politik uang adalah tugas bersama, bukan hanya tanggung jawab KPU atau Bawaslu.
Dalam sebuah demokrasi yang sehat, semua pihak harus berkontribusi untuk memastikan pemilihan umum yang adil, transparan, dan bebas dari praktik yang merusak.
Dengan kerjasama semua pihak, masyarakat dapat memastikan bahwa suara mereka benar-benar menjadi instrumen perubahan dan representasi yang tepat dalam pemerintahan mereka.**
Penulis : Imam Muslik/0812 4240 4765
