Banggai KepulauanKABAR DAERAHTerkini

Malang, Lima Bulan Honor Aparat Desa di Bangkep Belum Dibayarkan

361
×

Malang, Lima Bulan Honor Aparat Desa di Bangkep Belum Dibayarkan

Sebarkan artikel ini
foto : SindonewsMakassar

Minta Pemda Pikirkan Hak Mereka, Hutang Menumpuk Hingga Ancam Buat Gerakan Perjuangan

KABAR LUWUK, BANGKEP – Nasib para aparat desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sungguh malang, sudah lima bulan mereka belum menerima honor yang merupakan hak mereka. Sejak memasuki bulan puasa hingga akhir lebaran ini hak mereka belum juga terbayarkan, olehnya itu mereka berharap agar pemerintah daerah segera memikirkan nasib mereka.

Sejumlah aparat desa kepada media ini mengungkapkan, hingga kini belum ada tanda-tanda honor mereka akan dibayarkan, bukan hanya sebulan tapi lima bulan ini honor yang menjad hak mereka belum juga dibayarkan pemerintah.

Bahkan menurut para aparat desa dalam waktu dekat ini mereka akan memintai kejelasan kepada pemerintah daerah sekaligus menjadi perhatian agar nasib mereka bisa ada kejelasan. Mengingat selama ini para aparat desa dalam menyambung hidup mulai berhutang.

“Kami akan meminta kejelasan pemerintah daerah agar memikirkan kebutuhan kami,kami tidak tau mau mengeluh kemana lagi. Jangan paksa kami membuat gerakan yang nantinya justru kami di anggap melawan pemerintah,padahal kami hanya memperjuangkan hak kami,”  ungkap salah seorang aparat desa yang enggan disebutkan namanya.

Para aparat desa ini bahkan memohon agar pemerintah daerah segera memikirkan apa yang menjadi kebutuhan mereka yakni dibayarkan honor mereka.

“Kami sudah terlalu banyak hutang, kami sudah malu keluar rumah karna  terlilit hutang. Jangan cuma permasalahan pembobolan kas daerah atau permasalahan lain yang ada di derah kami yang menjadi korbannya,” tambah aparat desa lainnya.

Mereka berharap jikapun APBD belum selesai dibahas tetapi pemerintah wajib mencarikan jalan keluar menyikapi kebutuhan para aparat. Kendati selama hampir lima bulan ini belum menerima hak, namun mereka tetap menjalankan tugas dan kewajiban mereka sehiingganya pemerintah daerah wajib segera mencarikan solusi terkait pembayaran hak para aparat desa ini. (AL/KL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *