KABAR LUWUK — Sejumlah mahasiswa bersama elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Banggai berencana menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat.
Mereka menyoroti kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai di bawah kepemimpinan Kajari Anton yang dinilai tidak menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor).
Rencana aksi itu mencuat setelah beberapa kasus dugaan korupsi yang sempat ditangani Kejari Banggai dinilai mandek, salah satunya proyek rekonstruksi tanggul laut (talut) di Desa Gorontalo, Kecamatan Balantak Selatan, yang menelan anggaran Rp1,5 miliar dari BPBD Banggai tahun 2020. Padahal, kasus tersebut sudah memasuki tahapan penting sejak era Kajari sebelumnya, Raden Bagus Wicaksono.
“Kami akan turun ke jalan untuk mempertanyakan sejauh mana keseriusan Kajari Anton dalam memberantas korupsi di Banggai. Jangan sampai kasus besar dibiarkan jalan di tempat dan merugikan masyarakat,” tegas salah satu koordinator mahasiswa kepada media ini.
Dalam aksi yang akan digelar di depan Kantor Kejari Banggai, mahasiswa dan LSM berencana menyuarakan beberapa tuntutan, di antaranya:
- Mendesak Kajari Anton segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Talut Balantak Selatan.
- Meminta Kejari transparan menyampaikan hasil penyidikan kepada publik.
- Mendorong percepatan koordinasi dengan Inspektorat untuk penghitungan kerugian negara.
- Mengingatkan agar Kejari tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi di Banggai.
Aktivis LSM anti-korupsi menegaskan, jika Kajari Anton tetap pasif, maka mereka siap melanjutkan aksi hingga ke Kejati Sulawesi Tengah bahkan ke Kejaksaan Agung. “Kami tidak ingin kasus ini terkubur. Kalau Kajari Banggai tidak sanggup, biar ditangani level yang lebih tinggi,” pungkasnya.
Sejumlah warga menilai saat ini kinerja Kejaksaan Negeri Banggai semakin menurun. Tindak-lanjut dan pengungkapan Tipikor di masa Kajari Anton tidak kelihatan.
Sampai berita ini terbit belum ada tanggapan dari pihak Kejaksaan Negeri Banggai. (IkB)
