Setelah menyampaikan penolakan melalui berbagai media, Lembaga Adat Wulanderi mendatangi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan aspirasinya, Selasa, 19 April 2022. Kehadiran Lembaga Adat Wulanderi diterima langsung Wakil Bupati Morut Djira K yang didampingi Sekda Morut, Musda Guntur, Kasat Pol PP, Buharman serta dihadiri Kabag Ops Polres Morowali, I.N Raka Arya, Kapolsek Petasia Iptu Bayu Seno Aji dan Kades Bunta.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Lembaga Adat Wulanderi kembali menegaskan tuntutannya agar akses jalan utama menuju GNI dibuka. Selain karena melanggar norma adat bunta, khususnya suku mori yang menganut prinsip “mompelangkai”, yang artinya menghargai dan menghormati setiap orang serta tidak menyusahkannya.
Menanggapi aspirasi Lembaga Adat Wulanderi, pemerintah daerah kabupaten Morowali utara memutuskan untuk melakukan pertemuan kembali, Rabu, 20 April 2022 dengan mengundang kelompok masyarakat desa bunta yang melakukan pemalangan untuk duduk bersama pihak Lembaga Adat Wulanderi guna mencari titik temu sebagai solusi atas polemik pemalangan akses jalan utama menuju PT. GNI.
Usai pertemuan di Kantor Bupati Morut, Sekertaris Lembaga Adat Wulanderi, kepada wartawan menyatakan, kehadiran pihaknya untuk kepentingan bersama dengan landasan historis bahwa jalan tersebut sudah ada sejak lama sesuai pernyataan Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Bunta.
“Kita tidak punya kepentingan untuk mendesak PT. GNI untuk melakukan ganti rugi, karena jalan tersebut merupakan jalan umum berdasarkan historis sejarah dan dikuatkan dengan SK penetapatan jalan dari pemerintah daerah ditahun 2014,” beber Seprianus Nggaluku.
