KABAR LUWUK – KPU Dituding Gagal Sosialisasi Politik Uang,GMNI Akan Surati KPU RI. Politik uang telah menjadi isu yang paling mengemuka pasca dirilisnya Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) tematik oleh Bawaslu RI, pada Minggu 13 Agustus 2023 lalu.
Kabupaten Banggai, sebuah daerah terpencil di Indonesia, menduduki urutan kedua nasional dalam indeks kerawanan politik uang ini, hanya berada di bawah kabupaten Papua Pegunungan.
Hal ini menjadi sorotan serius terhadap kualitas demokrasi di Banggai, yang telah dipertanyakan oleh banyak pihak
Rifat Hakim, Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banggai, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini.
“Dari sekitar 514 kota/kabupaten di Indonesia, dan kita berada di posisi kedua, maka Banggai semakin hancur kualitas demokrasinya,” ujarnya dengan nada keprihatinan yang dalam.
Isu politik uang bukanlah tanggung jawab satu individu atau satu institusi, menurut Rifat. Ini adalah tanggung jawab bersama masyarakat Banggai untuk melawan praktik politik uang.
Namun, dia juga menekankan bahwa penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus berperan sebagai garda terdepan dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih.
Menurut Rifat, penyelenggara pemilu menjadi garda terdepan karena mereka memiliki divisi, struktur, dan anggaran yang memadai untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih.
Namun, ia merasa bahwa upaya ini terlihat minim di Banggai. “KPU bahkan punya slogan ‘pemilih berdaulat, negara kuat,’ tapi anehnya pendidikan pemilih, khususnya terkait politik uang, sangat kurang di Banggai padahal KPU punya divisi khusus untuk ini, bagi saya ini sangat mencurigakan,” ucap Rifat.
GMNI Banggai telah melakukan kunjungan ke beberapa desa dan kelurahan di wilayahnya, mulai dari kecamatan Luwuk Timur hingga Luwuk Selatan, namun mereka tidak menemukan adanya kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Banggai.
“Padahal salah satu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kecamatan Luwuk Timur mengatakan ada sosialisasi, namun beberapa pemilih yang dijadikan sampel mengatakan tidak pernah ada kegiatan seperti itu,” ungkap Rifat.
Menghadapi situasi ini, GMNI Cabang Banggai berencana untuk mengirim surat kepada KPU RI untuk mempertanyakan mengapa pendidikan pemilih sangat minim di Banggai.
Mereka ingin memahami apakah masalahnya terletak pada anggaran atau ada kendala lain yang menghambat upaya pendidikan pemilih di daerah mereka.
Rifat menutup pernyataannya dengan mengatakan, “Kami secara kelembagaan berencana akan menyurat ke KPU RI untuk menanyakan situasi di Banggai kenapa sampai kegiatan pendidikan pemilih menjadi sangat kurang, biar jelas apakah karena anggaran atau sebab lain.” (*)
