“Fokus Lebih pada Pembuatan Plat Decker Menimbulkan Polemik”
KABAR LUWUK, BANGGAI – Kontroversi penggunaan dana pembangunan jalan, fokus lebih pada pembuatan plat decker memunculkan kontroversi terkait penggunaan dana pembangunan jalan antara Siuna Kecamatan Pagimana sampai Tikupon Kecamatan Bualemo.
Dana pembangunan jalan itu lebih fokus pada pembuatan plat Decker yang jumlahnya mencapai puluhan plat decker.
Hal ini memicu perdebatan tentang prioritas penggunaan dana publik. Masyarakat dan para pengguna jalan mengkritik keputusan ini yang dianggap tidak rasional dan tidak efektif.
Tim awak media melihat langsung pekerjaan proyek jalan yang dilakukan oleh Kontraktor PT. Sapta Unggul. Sejumlah dana yang mencapai ratusan bahkan miliaran habis digunakan sebagian untuk membuat plat Decker.
Jalan yang diperbaiki mencakup sekitar 20 KM dari Siuna hingga perbatasan Tikupon Kecamatan Bualemo.
Pembangunan jalan tersebut didanai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan anggaran sebesar Rp60 Miliar dengan masa pembangunan berlangsung hingga Juli 2024.
Dana tersebut dialokasikan untuk pembuatan plat decker, yaitu struktur berlapis baja yang ditempatkan di atas jalan untuk mengurangi genangan air di sepanjang jalan.
Namun, beberapa pihak mengkritik kebijakan ini dengan alasan bahwa insfrastruktur jalan yang buruk berdampak negatif pada kelancaran transportasi dan keselamatan pengguna jalan.
Para pakar infrastruktur juga seharusnya memberikan kontribusi atau melakukan peninjauan terkait penggunaan dana sebesar Rp60 Miliar yang sebagiannya difokuskan pada pembuatan plat Decker.
Biaya pembuatan plat decker dianggap terlalu mahal dan tidak efisien, padahal dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan yang lebih penting, serta peningkatan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir dan kerusakan jalan akibat genangan air.
Masyarakat tidak puas
Masyarakat setempat mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan tersebut. Mereka mengeluhkan kondisi jalan yang semakin memburuk dan tidak nyaman bagi pengguna jalan, termasuk jalan berlubang yang semakin parah dan genangan air ketika hujan.
Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Pemerintah Kabupaten Banggai sebaiknya menanggapi kritikan masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan penggunaan Dana Pembangunan Jalan sebesar Rp60 Miliar.
Tujuannya adalah agar jarak perbaikan jalan dapat lebih panjang sehingga semua jalan yang berlubang dapat mendapatkan dampak perbaikan, meskipun tidak sebaik jalan utama yang mendapatkan proyek perbaikan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui PUPR Kabupaten Banggai, juga sebaiknya ikut turun tangan dalam kasus ini.
Mereka meminta pemerintah untuk bertanggung jawab dan mengoptimalkan penggunaan dana pembangunan jalan sesuai dengan kebutuhan infrastruktur yang lebih penting.
Kementerian tersebut juga berjanji akan memberikan bantuan teknis dan supervisi lebih lanjut dalam pengelolaan dana pembangunan jalan di daerah tersebut.
Kasus ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dalam penggunaan dana pembangunan untuk memastikan bahwa prioritas yang lebih esensial dan strategis mendapatkan perhatian.
Keputusan yang terlalu fokus pada pembuatan plat decker tanpa memperbaiki jalan yang rusak menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Daerah dalam merencanakan alokasi dana yang efektif.
