Mereka ingin memastikan bahwa nilai-nilai adat dan tradisi tetap terjaga, termasuk pengaturan sistem noken yang diakui dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001. Sistem ini adalah elemen penting dalam tradisi pemilihan di Papua yang mencerminkan cara masyarakat menghormati suara rakyat melalui pendekatan adat.
Sebagai Kepala Suku Besar wilayah Meepago, Keiya memberikan pesan mendalam tentang pentingnya menjaga kelancaran dan keamanan dalam proses pemilihan Gubernur Papua Tengah.
Setiap kandidat, lanjutnya, harus memprioritaskan integritas tinggi, menjaga kejujuran, kebebasan, dan keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Pasal 11 Tahun 2015. Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada provokasi atau kompromi yang dapat mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung.
Sebagai penjaga adat, Keiya mengingatkan bahwa kepala-kepala suku di seluruh Papua Tengah tetap akan berperan sebagai “Bapa” bagi semua kandidat gubernur. Mereka memastikan bahwa setiap kandidat dihargai dengan adil, tanpa memihak pada satu pihak dan menghindari segala bentuk perpecahan.
Di akhir pesannya, Kepala Suku Besar Meepago mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah untuk selalu berpegang pada hukum kasih Tuhan Yesus Kristus.
Ia mengutip Injil Matius 22:37-40: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. “Nilai kasih inilah yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjalani kehidupan di Papua, baik dalam proses politik, adat, maupun interaksi sehari-hari,” tuturnya.
Mantan Bupati Nabire dua periode
Kepala Suku Besar Meepago sebelumnya menjelaskan, Isaias Douw adalah mantan Bupati Nabire dua periode (2010 – 2015 dan 2016 – 2021), sedangkan pasangannya, Yustus Wonda adalah mantan Wakil Bupati Puncak Jaya (periode 2012-2017) mendampingi Bupati Henok Ibo. Sebelumnya ia merupakan PNS di Kabupaten Puncak Jaya.
Isaias saat menjadi Bupati Nabire dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Bupati se-Papua Tengah yang dalam tugasnya gencar memperjuangkan terbentuknya pemekaran Provinsi Papua Tengah. Saat ini di provinsi itu terdapat delapan kabupaten, yakni Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.
Alumnus S1 FISIP Universitas Cendrawasih (Uncen) Jayapura serta Magister Manajemen Universitas Jaya Baya Jakarta dan Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Negeri Manado itu juga dikenal sebagai tokoh pemersatu masyarakat Nusantara dengan warga pribumi, gunung, dan pesisir Papua.
Selama menjabat sebagai Bupati Nabire selama dua periode, Isaias mendapatkan banyak penghargaan, baik pada level provinsi maupun nasional, antara lain Penghargaan Adat “Aturure” dari masyarakat pesisir dan Kepulauan Nabire pada 2014.
Ia juga mendapatkan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua atas keberhasilannya memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2016.
Selain itu ia menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilannya memperoleh predikat WTP dari BPK Provinsi Papua secara berturut-turut pada 2017, 2018, dan 2019, selain juga mendapatkan “Innovative Government Award” dari Kemendagri pada 2019.***
