KABAR LUWUK – Suasana di Kawasan Perkantoran Bukit Halimun Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dipenuhi ketegangan saat terjadi keributan antara personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Staf Ahli Bupati.
Insiden ini dipicu oleh larangan mobil masuk ke dalam Kantor Bupati Banggai yang diterapkan oleh Satpol PP. Para petugas Satpol PP menjaga pintu masuk karena adanya pengamanan unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di sekitar area tersebut.Rabu siang 21/6/2023.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika mobil dinas Staf Ahli Bupati, Yudi Amisudin, hendak memasuki kantor. Mobilnya terhalang oleh kendaraan operasional Satpol PP yang diparkir tepat di pintu masuk.
Yudi Amisudin keluar dari mobilnya dengan marah, memicu perselisihan verbal yang hampir berujung pada pertikaian fisik antara dirinya dan Kabid Trantibum Satpol PP Banggai, Mukhtar Dani. Untungnya, anggota Satpol PP yang lain segera meredakan situasi dan mencegah keributan semakin meluas.
Mukhtar Dani menjelaskan bahwa penutupan jalan masuk ke kantor bupati dilakukan karena adanya pengamanan unjuk rasa yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa larangan ini berlaku bagi siapa pun, termasuk kepala dinas dan staf ahli. Tujuannya adalah untuk mencegah pengunjuk rasa masuk ke dalam kantor Bupati Banggai dan mengganggu kinerja pemerintahan.
“Jika mereka diizinkan masuk, maka bupati akan memarahinya,” tegas Mukhtar Dani.
Pernyataan tegas Mukhtar ini menuai kontroversi di kalangan staf ahli dan pendukung Bupati Banggai. Mereka berpendapat bahwa sebagai staf ahli, Yudi Amisudin seharusnya dikecualikan dari larangan masuk tersebut, terlebih karena ia memiliki tugas-tugas penting yang perlu dilaksanakan di dalam kantor bupati.
Namun, Mukhtar Dani berpegang teguh pada prinsip bahwa aturan harus diterapkan secara konsisten dan adil tanpa memandang jabatan atau posisi. Ia menegaskan bahwa keamanan dan kelancaran pemerintahan adalah prioritas utama, terlepas dari siapa yang terkena dampaknya.
Sementara itu, pihak mahasiswa yang sedang melakukan unjuk rasa mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap keputusan Satpol PP yang menutup akses masuk ke kantor Bupati. Mereka menganggap tindakan ini sebagai bentuk penghalangan terhadap aspirasi dan hak mereka untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pemerintah.
Keributan ini menjadi sorotan publik dan mengundang beragam tanggapan. Beberapa pihak mendukung tindakan tegas Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar kantor Bupati Banggai.
Mereka berpendapat bahwa larangan mobil masuk adalah langkah yang wajar untuk melindungi integritas kantor dan mencegah potensi kerusuhan atau gangguan ketertiban saat unjuk rasa berlangsung. Mereka juga mendukung prinsip bahwa aturan harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa kecuali.
Namun, ada juga yang mengkritik tindakan Satpol PP sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama kebebasan berpendapat dan berunjuk rasa. Mereka berpendapat bahwa larangan masuk ke kantor Bupati merupakan upaya untuk membatasi ruang demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Keributan ini juga menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga pemerintahan. Konflik antara Satpol PP dan staf ahli Bupati Banggai dapat dihindari jika ada dialog yang lebih baik dalam mengatasi situasi yang memunculkan ketegangan. Kedua belah pihak perlu bekerja sama untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan menjaga kepentingan publik.
Bupati Banggai, sebagai pemimpin daerah, juga diharapkan dapat memediasi konflik ini dan mencari jalan tengah yang dapat memuaskan semua pihak.
Penting bagi bupati untuk menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dan mampu mengatasi perbedaan pendapat dalam lingkup pemerintahan.
Sementara itu, masyarakat setempat dan pihak terkait berharap agar insiden ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak.
Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Koordinasi antarlembaga dan komunikasi yang baik harus menjadi prioritas dalam menghindari konflik serupa di masa depan.
Keributan antara personel Satpol PP dan staf ahli Bupati Banggai di pintu masuk kantor bupati telah menciptakan situasi yang tegang dan menarik perhatian publik.
Kejadian ini mengingatkan kita akan pentingnya penegakan aturan yang adil dan konsisten, sambil tetap menghormati hak-hak masyarakat untuk berpendapat dan berunjuk rasa. Konflik ini juga menjadi panggilan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi internal guna mencapai keharmonisan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang kompleks.Tuturnya.
