KABAR LUWUK – Kepala Dinas Bangkep Tanpa Kendaraan Dinas, Dampaknya Terhadap Pelayanan. Sebuah fakta yang sangat mengejutkan baru saja terungkap, Dimana salah seorang pejabat dilingkungan pemerintah daerah Bangkep, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bangkep ternyata tak memiliki kendaraan dinas, padahal Dinas tersebut sangat penting dalam melakukan tugas pelayanan pemerintahan desa di 141 desa yang ada di Bangkep.
Bermula pada Senin 18/9/2023 saat awak media ini menemui kepala dinas PMD untuk komfirmasi terkait penyerapan anggaran Dana Desa tahun 2023, di teras kantor PMD terparkir hanya 1 unit motor dinas yang dipakai oleh kepala dinas PMD.
Melihat hanya kendaraan motor yang terparkir, awak media ini kemudian menemui kepala dinas PMD, Muhamad Aris Susanto SE.ME, membenarkan jika memang saat ini dirinya tak memiliki mobil dinas.
Meskipun sebelumnya pernah memiliki, tetapi kurang lebih 1 bulan yang lalu, mobil tersebut mengalami kerusakan dan sudah beberapa kali diperbaiki di bengkel.
“Iya memang benar, kami sekarang tak memiliki mobil dinas lagi, karena yang pernah saya pakai itu sudah rusak dan tidak ada lagi anggaran untuk perbaikan.
Saya sudah menyampaikan permohonan peminjaman kendaraan dinas kepada bupati dan sekda tapi sampai saat ini belum diberikan peminjaman kendaraan dinas,” ujar Muhamad Aris Susanto.
Kondisi ini menimbulkan dampak serius terhadap pelayanan pemerintahan desa di Bangkep. Kepala Dinas PMD menjelaskan bahwa mereka sangat kesulitan ketika ada persoalan di pemerintah desa yang memerlukan kehadiran mereka.
Mereka tidak memiliki kendaraan dinas atau operasional lainnya. Selain itu, ada tugas penting lainnya di desa-desa yang tidak bisa berjalan maksimal karena kendala tidak memiliki kendaraan.
Situasi ini memicu pertanyaan mengenai alokasi anggaran dan prioritas dalam pemerintahan daerah Bangkep.
Bagaimana mungkin sebuah dinas yang begitu penting dalam pemberdayaan masyarakat desa tidak memiliki kendaraan dinas yang layak? Apakah ini menjadi indikasi masalah yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran pemerintahan daerah?
Masyarakat desa di Bangkep tentu merasa khawatir dengan keadaan ini. Mereka bergantung pada pelayanan dari Dinas PMD untuk berbagai kebutuhan mereka.
Tanpa kendaraan dinas yang dapat membantu dalam mobilitas para pejabat pemerintah, pelayanan desa bisa terhambat, dan masalah-masalah yang timbul di desa mungkin tidak bisa ditangani dengan cepat dan efisien.
Sementara Muhamad Aris Susanto telah berupaya meminta peminjaman kendaraan dinas, ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah Bangkep.
Pertanyaan tentang pengelolaan anggaran dan prioritas harus segera dijawab, dan solusi yang memadai harus ditemukan agar pelayanan pemerintahan desa tidak terganggu lebih jauh.
Masyarakat desa berharap agar masalah ini segera mendapatkan perhatian serius dan solusi yang tepat.(RS) *
