IMIP < Bawaslu-ads
BanggaiKABAR DAERAHKABAR POLITIK

Kenaikan Fantastis ! APBD Banggai 2024 Capai Rp3,197 Triliun, Gaji Pegawai ‘Gigit’ Sepertiga Anggaran

1279
×

Kenaikan Fantastis ! APBD Banggai 2024 Capai Rp3,197 Triliun, Gaji Pegawai ‘Gigit’ Sepertiga Anggaran

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Banggai, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 saat memimpin Rapat Paripurna APBD 2024
Ketua DPRD Banggai, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 saat memimpin Rapat Paripurna APBD 2024

KABAR LUWUK  –  Dalam keputusan yang cukup mencolok, anggota DPRD dan Bupati Banggai telah meresmikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2024, dan angka tersebut menggemparkan dengan kenaikan yang cukup fantastis dibandingkan tahun sebelumnya.Senin 4/12/2023.

Tahun 2023, APBD Banggai ditetapkan sebesar Rp2,3 triliun, tetapi di tahun 2024, angka tersebut melonjak tinggi menjadi Rp3,197 triliun. Meskipun kenaikan ini menarik perhatian, sorotan utama jatuh pada alokasi anggaran, di mana gaji pegawai memakan porsi terbesar.

Sejumlah Rp1,057 triliun dialokasikan untuk belanja gaji, mencapai sepertiga dari total APBD. Angka ini termasuk dalam belanja operasi dengan total mencapai Rp2,105 triliun. Selain gaji, komponen belanja operasi juga mencakup belanja barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, dan subsidi dengan total mencapai Rp1,446 triliun.

Sementara itu, untuk belanja modal, pemerintah Banggai menetapkan anggaran sebesar Rp671,4 miliar. Rinciannya mencakup belanja tanah, peralatan, gedung, jalan, jaringan, irigasi, serta aset tetap lainnya. Di samping itu, terdapat juga pos belanja tak terduga sebesar Rp11,3 miliar, menambah dinamika dalam struktur APBD tersebut.

Dalam konteks transfer, tercatat belanja sebesar Rp408,9 miliar, yang terbagi dalam belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Bagian ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang membutuhkan.

Kenaikan yang signifikan dalam APBD Banggai 2024 menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pembangunan. Namun, sorotan terus diarahkan pada alokasi gaji yang cukup besar, memicu perdebatan mengenai efisiensi pengelolaan keuangan daerah. ( BR) **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!