Oleh: Fitriawati Ahsan (Aktivis Dakwah Islam)
KABAR LUWUK, OPINI – Kemiskinan Ekstrem Keniscayaan Dalam Sistem Kapitalisme. Kemiskinan ekstrem menjadi persoalan besar Indonesia, yang ditargetkan akan dihapuskan pada tahun 2024. Namun banyak pihak yang pesimis akan keberhasilan upaya tersebut, terutama melihat fakta ketimpangan kemiskinan di Indonesia saat ini.
Ekonom menilai target pemerintah untuk RI bebas kemiskinan ekstrem di 2024 sulit terwujud, terlebih adanya masa transisi politik. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, sanitasi layak, Kesehatan, hunian, Pendidikan hingga akses informasi.(CNN, 23-02-23)
Menurut Menteri PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional) Suharso Monoarfa, ada sejumlah provinsi yang masuk kategori Upper Middle Income (berpendapatan tinggi menengah), dengan PDRB per kapita 2022 di atas US$ 4.200 itu, namun juga merupakan daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi.
Apalagi kategori upper middle ini juga penghasil CPO (Crude Palm Oil) dan batubara tinggi. Tapi di situ rakyatnya paling banyak miskin. (CNBC Indonesia, 07-Apr-2023).
Lebih lanjut Suharso juga mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia terutama kemiskinan ekstrem masih tinggi. Dan jumlah kemiskinan di Indonesia pada tahun mendatang adalah 7,99% apabila kondisi ini belum berubah.
Untuk dapat mencapai target nol, pemerintah perlu mengentaskan kemiskinan terhadap 5,6 juta orang pada 2024.(Liputan6.com, 06-04-23)
Upaya pemeritah mengatasi Kemiskinan Ekstrem
Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah pun nyatanya tidak juga mampu mengatasi permasalahan ekonomi hingga ke akarnya. Bantuan-bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, kenaikan bahan pangan, BBM, serta tingginya angka stunting membuat kredibilitas Pemerintah dipertanyakan. Jika banyaknya pendapatan tinggi dibeberapa provinsi, kenapa justru angka kemiskinan semakin tinggi?
Kemiskinan adalah satu konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme, karena dalam sistem ini peran negara hanya sebagai regulator dan bukan penanggung jawab nasib umat. Umat akan dibiarkan mengurus diri mereka sendiri.kebutuhan dasar umat seperti Kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara pun malah diserahkan kepada Lembaga asuransi.
Maraknya kasus-kasus Kesehatan yang tidak teratasi karena terhambat masalah biaya juga merupakan potret buruknya sistem kapitalisme ini. Kapitalisme juga membuat sistem oligarki tumbuh subur, keadaan dimana kekayaan hanya berputar pada segelintir orang yaitu para pemilik modal. Inilah yang membuat tingginya ketimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat.
Ini jauh berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam kebutuhan dasar umat seperti Pendidikan dan Kesehatan adalah tanggung jawab Negara untuk memenuhinya. Islam menjadikan negara sebagai pengurus rakyat dengan berpedoman pada syariat Allah. Ada banyak mekanisme Islam untuk menjamin kesejahteraan setiap indvidu rakyat, seperti mengatur kepemilikan harta.
Mekanisme Islam Atasi Kemiskinan Ekstrem
Dalam islam kepemilikan harta terbagi 3, kepemilikan umum, individu dan Negara. Kekayaan yang masuk kategori Umum seperti tambang migas, air, hutan, padang, dsb haram untuk dimiliki oleh individu. Tidak seperti sekarang, tambang-tambang di Indonesia dimiliki dan dikuasai oleh asing.
Hal ini tidak boleh terjadi, karena dalam islam itu adalah milik umat yang kemudian akan dikelola oleh negara, lalu hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat seperti membiayai bidang Pendidikan dan Kesehatan. Maka bukan hal yang tidak mungkin Pendidikan murah bahkan gratis, dan Kesehatan gratis juga bisa dirasakan oleh umat.
Islam juga akan mengatasi praktik-praktik korupsi dan praktik-praktik monopoli di tengah-tengah masyarakat, dengan memberikan sanksi yang tegas dan juga memberikan efek jera. Sehingga hal-hal seperti ini tidak akan terjadi ataupun terulang kembali.
Selain itu islam juga mendorong individu untuk bekerja, yaitu dengan mewajibkan Negara menyediakan lapangan pekerjaan untuk warganya. Pada ajaran islam tidak ada istilah menganggur atau beban mencari nafkah pun hanya dibebankan kepada para Lelaki bukan Perempuan.
Sehingga jika semua ini diterapkan, bukan tidak mungkin rakyat akan menjadi lebih sejahtera. Namun, ini semua baru dapat terwujud jika negara mau menerapkan sistem islam sebagaimana kejayaan peradaban Islam di masa lalu. (***)
