Kasus ini telah menimbulkan perdebatan antara pihak RSUD dan keluarga korban, dengan keluarga mendesak perbaikan sistem pelayanan.
Anggota Komisi 1, Bahtiar Pasman, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi RSUD dan Dinas Kesehatan.
Ia menyoroti bahwa perbaikan harus dilakukan hingga tingkat bawah, dan bahwa keluhan masyarakat terhadap pelayanan RSUD harus dipahami sebagai tanggung jawab garda terdepan yang harus diperbaiki.
Ketua Komisi 1, Suparno, menjelaskan bahwa peran komisi ini adalah untuk memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak, dan hasil RDP nantinya akan menghasilkan rekomendasi.
Ini bukan lembaga yang menjatuhkan hukuman, melainkan tugas penegak hukum.
Dengan demikian, kasus ini akan terus dipantau oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan keadilan dan perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan.
Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, dr. I Wayan, juga memberikan pandangan terkait kasus ini. Ia menjelaskan bahwa struktur organisasi antara Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai dan Dinas Kesehatan memiliki status yang sama sehingga koordinasi menjadi kunci dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik.
Namun, ia juga menyadari pentingnya perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan untuk menghindari kasus serupa di masa depan.
Kasus ini telah menyorot sejumlah masalah dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Banggai.
Pertama-tama, penanganan yang lambat dan koordinasi yang kurang efektif antara rumah sakit dan dinas kesehatan mengindikasikan perlunya peningkatan dalam manajemen dan koordinasi pelayanan kesehatan. Keterlambatan dalam operasi yang dibutuhkan bisa menjadi perbedaan antara kehidupan dan kematian.
Kedua, pentingnya komunikasi yang jelas antara dokter, perawat, dan pasien atau keluarga pasien menjadi faktor kunci dalam penanganan kasus seperti ini.
Dalam kasus ini, keluarga merasa bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kondisi bayi dalam kandungan, yang akhirnya menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan.
Ketiga, kasus ini juga mencerminkan pentingnya pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan maternal dan neonatal.
Jika masyarakat lebih sadar akan tanda-tanda dan gejala yang perlu diperhatikan selama kehamilan, mereka dapat lebih cepat mencari pertolongan medis yang sesuai.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini adalah langkah positif menuju perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Banggai.
Rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan ini dapat menjadi dasar untuk langkah-langkah perbaikan yang konkrit dan mungkin juga memberikan insentif bagi lembaga kesehatan untuk lebih proaktif dalam meningkatkan pelayanan mereka.
Kasus ini juga menunjukkan bahwa dalam pelayanan kesehatan, pihak berwenang dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan.
Dengan mengatasi masalah yang diungkapkan dalam kasus ini, diharapkan kasus serupa dapat dihindari di masa depan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat dijamin untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. (IM)*
