Sulaeman Husen Terpidana Korupsi SPPD Fiktif DPRD Bangkep Ditangkap

oleh -

KABAR LUWUK, BANGGAI – Upaya eksekusi terhadap terpidana Sulaeman Husen mantan ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2009 – 2014 yang terjerat pidana korupsi anggaran perjalanan dinas berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif akhirnya bisa terlaksana pada Sabtu (7/9). Hampir dua tahun sejak putusan Mahkamah Agung Nomor 916K/Pid.Sus/2017 yang menyatakan dirinya bersalah itu terdakwa menghilang sehingga eksekusi tidak bisa dilaksanakan.

Langkah paksa atau eksekusi terhadap terpidana dilakukan Kejaksaan Negeri Banggai Laut setelah pada hari itu mengetahui terpidana berada di rumahnya di Kelurahan Hanga-Hanga. Proses eksekusi sempat berjalan alot, karena terpidana meminta kepada jaksa eksekutor untuk menunda terlebih dahulu eksekusi padanya, namun permintaan itu diabaikan. Sulaeman Husen sebelumnya pernah ditangkap pada 27 Oktober 2016, saat dirinya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) kala berada di Bandar Sis Aljufri Palu, dimana putusan tingkat Kasasi menyatakan dirinya terbukti bersalah.

Menariknya pada putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 19 Januari 2019 terdakwa H.  Sulaeman Husen, SE., MH selaku Ketua DPRD Kabupaten  Bangkep 2009-2014 dinyatakan bebas murni (vrijspraak). Atas putusan itu JPU Kejari Balut melalu JPU Andi Andika Utama, SH, MH kemudian melakukan upaya Kasasi  hingga akhirnya Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor : 916 K/PID.SUS/2017  tanggal 13 September 2017 menyatakan terdakwa H.  Sulaeman Husen, SE., MH selaku Ketua DPRD Kab.  Bangkep 2009-2014/Wakil Ketua DPRD Kab.  Bangkep tahun 2014-2019 bersalah dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat)  tahun dan pidana denda sebesar Rp.  200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam)  bulan kurungan.

Terpidana terjerat dalam kasus program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah berupa Perjalanan dinas luar daerah pimpinan serta anggota DPRD dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yaitu perjalanan dinas luar daerah terhadap PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten  Bangkep tahun anggaran  2012 – 2013. Terpidana terbukti menguntungkan orang lain dengan total Kerugian keuangan negara sebesar Rp1.174.764.708.

Kajari Banggai Laut Suyanto, SH. MH yang dimintai keterangannya melalui Kasi Intel Fajar Hidayat Banggai Laut membenarkan adanya penangkapan terhadap terpidana. Eksekusi terhadap terpidana dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan terpidana yang sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Palu Membebaskan terdakwa sehingga dengan putusan Kasasi mahkamah Agung tersebut menyatakan terdakwa bersalah.

Setelah mendapat informasi tersebut Tim jaksa eksekusi kejaksaan Negeri Banggai Laut yang terdiri dari Ilmiawan Tibe Hafid selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus, Fajar Hidayat selaku kepala seksi intelijen dan Widhiarso selaku kepala seksi tindak Pidana Umum dengan didampingi anggota kepolisian Sektor Banggai Laut dan staf intelijen menyambangi rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Hanga Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai untuk melaksanakan eksekusi.

“Terpidana berdasarkanPutusan Mahkamah Agung nomor 916K / pid.sus/2017 selaku ketua DPRD Kabupaten Banggai kepulauan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas yang tidak sesuai, Sehingga terpidana dijatuhkan pidana Penjara selama empat tahun dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan, eksekusinya barusan kita laksanakan,” kata Fajar Hidayat.

Saat ini terpidana sudah diserahkan ke Lapas Klas IIb Luwuk untuk selanjutnya menjalani sisa masa tahanannya. Selama proses penyerahan dari Kejari Balut ke Lapas Luwuk terlihat terpidana didampingi oleh kuasa hukumnya. Pemidanaan terhadap terdakwa akan dikurangi selama terpidana pernah ditahan. (IKB)