KABAR LUWUK, BANGGAI KEPULAUAN – Lambannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan mulai berdampak. Tidak saja pada terlambatnya pembayaran gaji para Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemda Bangkep namun juga berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat. Akibatnya sejumlah pedagang di pasar-pasar yang ada di Bangkep terancam gulung tikar.
Pantauan media ini beberapa minggu terakhir, aktivitas di pasar begitu sepi pembeli. Sejumlah pedagang mengatakan mereka hampir gulung tikar akibat dampat APBD yang hingga kini belum ada kejelasan realisasinya.
“Kami para pedagang hampir keseluruhan pada mengeluh akibat dampak APBD yang sampai sekarang terombang ambing entah kenapa dan ada apa. Harapan para pedagang di pasar Salakan meminta kepada pemerintah daerah agar secepat nya mengambil tindakan tegas supaya secepatnya menormalkan kembali perputaran ekonomi seperti semula,” ungkap Bakri salah seorang pedagang.
Para pedangan juga berharap para wakil rakyat di DPRD Bangkep melihat yang sebenarnya terjadi di Pasar Salakan. Banyak hal yang perlu di perhatikan, salah satunya terkait pendapatan mereka yang setiap harinya menurun drastis.
“Kadang jualan kami menjadi barang busuk akibat tidak ada pembeli, kami behap agar pemerintah memikirkan kelangsungan para pedagang kecil seperti kami. APBD Bangkep terus jadi pertanyaan dan biang berkurangnya daya beli masyarakat akibat perputaran ekonomi melambat,” tambah Bakri diamini para pegangan lainnya.
Keterlambatan realisasi APBD Bangkep tahun 2021 akibat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Penyusunan APBD terus di otak-atik yang informasinya untuk kepentingan Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan itu juga berdampak adanya pinalti 15% dari pemerintah pusat. Hasilnya bisa dipastikan bakal ada sejumlah program yang akan di rasionalisasi dan terpotong anggarannya.
Eko Wahyudi, ST Wakil Ketua 2 DPRD Banggai Kepulauan yang dimintai keterangannya mengatakan, lambannya realiasi APBD Bangkep ini, bukan terkait persolan pokir saja, tetapi ada rekomendasi gubernur yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah terhadap APBD kita. Dari hasil evaluasi gubernur dan terakhir ada surat edaran Mendagri terkait pemotongan dana transfer sebesar 15 miliar yang perlu penyelarasan anggaran, belum lagi surat edaran menteri keuangan tentang penggunaan dana transfer sebesar 8 persen yang harus di gunakan untuk penanganan ( vasinasi ) covid 19.
“Semuanya harus di sesuaikan, jadi janganlah suudzhon sama kami di DPRD. Kesemuanya itu butuh pendanaan, pertanyaan dari mana sumbernya tentu kita harus melakukan rasionalisasi terhadap belanja. Belum lagi kegiatan yang kami anggap wajib belum terdanai seperti UTD, BPJS dll. Jadi janganlah kami di DPRD yang selalu dianggap ada dibalik keterlambatan ini. Kami kerja juga untuk rakyat,” ujar Eko Wahyudi aleg asal PDIP Bangkep ini.
Sejumlah Aleg di DPRD Bangkep percaya, ekonomi di bumi trikora itu secara perlahan akan membaik, hanya saja saat ini butuh proses dan sebaiknya semua pihak bersabar dan menahan diri serta saling bersinergi dengan harapan semua masalah dapat teratasi dengan baik. (Arman Londomi/KL)
