Gubernur Sulteng Buka Rakor SAR Daerah Tahun 2021 Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu

oleh -

Kepala Kantor SAR Palu Andrias Hendrik Johanes Sebut Akan Membentuk Unit Siaga SAR di wilayah Balut

KABAR LUWUK, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola, M.Si membuka kegiatan rapat koordinasi SAR Daerah Tahun 2021 yang diselenggarakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Kamis (1/4/2021) . Pada rakor SAR yang dihadiri sejumlah stakeholder di salah satu hotel yang ada di Kota Palu itu, Gubernur berharap adanya sinergitas seluruh elemen dalam upaya pencarian dan pertolongan sesuai bidang kompetensi masing-masing.

Dihadapan para peserta Rakor Daerah Tahun 2021 Kantor SAR Palu itu, gubernur menyebutkan sesuai undang-undang nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Basarnas atau Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah institusi pemerintah yang diberi mandat untuk bertanggungjawab di bidang Search and Rescue atau pencarian dan pertolongan pada kecelakaan, bencana (pada fase tanggap darurat) dan kondisi membahayakan jiwa manusia.

Kecelakaan dimaksud kata Gubernur Sulteng mencakup kecelakaan bidang penerbangan, bidang pelayaran maupun moda transportasi darat yang memerlukan penanganan khusus. Terkait bencana katanya seperti diketahui bersama  diantaranya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor dan puting beliung.

“Pada penanganan bencana, Insident commander atau komando penanggungjawab berada ditangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD). Basarnas bersama stakeholder bidang SAR lainnya dibawah koordinasi BNPB atau BPBD melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan serta evakuasi pada fase tanggap darurat. Termasuk kondisi yang membahayakan jiwa manusia meliputi orang hilang, tersesat, tenggelam, hanyut dan terjebak dalam reruntuhan dan sejenisnya,” kata Longki Djanggola.

Baca Juga  Gubernur berikan Penghargaan Ke Awanti dan Antania

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya Basarnas sebagai pilar utama didukung sumberdaya manusia yang profesional, prasarana yang memadai juga peran serta potensi SAR. Ia berharap melalui rakor SAR ini seluruh potensi SAR yang ada dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan operasi SAR sesuai bidang kopetensi masing-masing. Sehingga operasi SAR dapat berhasil dengan cepat, handal dan aman.

“Kita dapat meminimalisir response time dan jatuhnya korban saat terjadi kedaruratan pada kecelakaan maupun bencana alam,  Kita sadari bahwa musibah itu bersifat unpredictable atau tidak dapat diprediksi sebelumnya, musibah dapat datang kapan saja, di mana saja dan dapat menimpa siapa saja. Kita tidak pernah berharap musibah itu terjadi apalagi menimpa saudara-saudara kita. Namun kita juga tidak bisa mengelak dari kenyataan sebagaimana yang terjadi pada dua tahun silam di daerah yang kita cintai ini,” ungkap orang nomor satu di Sulawesi Tengah ini.

Secara ilmiah kata Longki Djanggola, kita harus menerima dengan kondisi itu, karena pada faktanya negara kita berdiri di atas empat lempeng aktif bumi meliputi Lempeng Eurosia, Lempeng Pasifik, Lempeng Indo-Australia Dan Lempeng Philipina sehingga negara kita berada dilintasan cincin api atau ring of fire yang berpotensi terjadinya sejumlah bencana.

Baca Juga  Berkas Lengkap, Polsek Toili Limpahkan Kasus Cabul

“Tapi saya yakin dengan koordinasi dan terintegrasinya seluruh potensi SAR, BPBD ditambah dengan kawalan aparat TNI dan Polri yang bertugas di seluruh pelosok kabupaten/kota bahkan desa di seluruh daerah Sulteng maka kita akan memiliki tim yang solid yang mampu menangani kondisi kedaruratan ini,” tambah Longki.

Kepala Kantor SAR Palu Andrias Hendrik Johanes dimintai keterangannya menyebutkan, sesuai dengan program kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu tahun 2021 maka pihaknya pada hari itu menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi SAR daerah. Kegiatan koordinasi SAR daerah Sulteng ini mengambil tema “Melalui Rapat Koordinasi SAR Daerah Tahun 2021, Kita Tingkatkan Kesiapsiagaan SAR Dalam menghadapi Bencana di Sulteng di Masa Pandemi Covid-19”.

Pelibatan berbagai stakeholder dalam kegiatan itu, katanya diharapkan terjadi sinergitas dan menguji rencana kontijensi dengan instansi lain terkait pelaksanan bencana tanggap darurat di Sulteng. Daerah Sulteng katanya telah terjadi sejumlah bencana alam sehingga perlu dikaji kembali rencana kontijensi Daerah Sulteng, Pemerintah Kota Palu juga TNI-Polri serta seluruh stakeholder yang ada di Sulteng.

“Diharapkan dari kegiatan ini adanya sinergi seluruh stakeholdor pada operasi SAR ketika terjadi bencana, melalui suatu rencana kontijensi yang apabila sudah terjadi kecelakaan maka menjadi rencana operasi melalui suatu dokumen yang baik dan bisa dijalankan secara bersama-sama,” ujar Andrias.

Baca Juga  Ketahanan Keluarga Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa

Menyangkut dalam pelaksanaan tugas SAR diakuinya kendala banyak, sehingga melalui kegiatan rakor ini dapat disampaikan dan menjadi jalan keluar pada saat kegiatan dan operasi SAR di waktu-waktu yang akan datangan secara benar dan transparan. Terkait dukungan personil dan sarana prasarana diakuinya masih belum ideal namun melalui sinergi maka ia yakin akan adanya saling dukung baik jumlah personil maupun peralatan pendukung.

“Jumlah personil kami se Sulteng 86, itupun sudah dibagi dibebera pos sar yakni Pos SAR Parigi, Pos SAR Luwuk, Pos SAR Toli-Toli dan Morowali. Itupun dibagi sedikit-sedikt agar terpenuhinya anggota di Pos SAR itu. Terlepas dari itu kita bekerjasama dengan stakeholder yang ada untuk kemudian menyamakan persepsi sehingga terjadi sinergitas khususnya dalam pelaksanaan operasi SAR di wilayah Sulteng ini,” tambahnya.

Rencananya Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu dalam waktu dekat ini akan melakukan revitalisasi atau perbaikan sejumlah peralatan yang dimiliki dalam menunjang kinerja operasi SAR. Kantor SAR Palu juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten yang ada di wilayah Sulawesi Tengah untuk membentuk unit Siaga SAR khususnya di wilayah Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Hanya saja katanya perlu dukungan pemerintah daerah setempat menyangkut bangunan sementara yang akan ditempati berkantor termasuk penempatan peralatan di wilayah itu. (IKB)