Aksi Damai, Komunitas Bentor Salakan Minta Pemerintah Bangun Terminal

oleh -

KABAR LUWUK, BANGGAI KEPULAUAN – Puluhan orang yang tergabung dalam komunitas Becak Bermotor (Bentor) di Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, pada hari Senin (15/2/2021) menggelar aski damai dari terminal pelabuhan, kantor Dinas Perhubungan dan DPRD Bangkep. Menggunakan kendaraan roda empat dan bentor mereka menyuarakan sejumlah tuntutan.

Kegiatan yang dipimpin Kamarudin Koida itu pada intinya meminta agar pemerintah daerah turut memperhatikan keberadaaan mereka sebagai salah satu penunjang perekonomian di Bangkep sekaligus sarana penghidupan bagi keluarga para penjual jasa bentor.

Dua tuntutan utama yang disampaikan Suwitno selaku orator dalam aksi, pertama meminta pemerintah daerah untuk segera membangunkan terminal untuk kendaraan roda empat yang merupakan angkutan umum, agar angkutan umum ini tidak langsung ke pelabuhan atau tempat lainya untuk menurunkan penumpang. Pasalnya dengan belum ada terminal sangat berpengaruh terhadap pendapatn bentor. Sehingganya mereka berharap pemerintah daerah segera mengalokasikan dana untuk hal tersebut.

Baca Juga  BNPT Gelar Bakti Sosial Untuk Korban Dan Keluarga Korban Terorisme Di Sigi dan Poso

Para peserta aksi juga meminta pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait status pelabuhan verry yang sampai saat ini belum jelas keberadaannya, apakah tetap di Salakan atau di Desa Saiyong.

Aksi berlanjut ke DPRD Bangkep yang kemudian melakukan rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di ruangan pansus DPRD Kab.Bangkep.  RDP itu di hadiri langsung oleh Rusdin Sinaling selaku Ketua DPRD, Irwanto T Bua (Fraksi Golkar), Weros Puasai (Fraksi Gerindra), Moh. Iqbal Laiti (Fraksi Gerindra), Kadis Perhubungan dan Sekwan.

Suwitno pada RDP itu menyampaiakn, Pemda secepatnya harus membuat terminal kendaraan roda empat yang merupakan angkutan umum karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan bentor yang kaitanya dengan pendapatan mereka. Terkait persoalan pelabuhan veri  yang belum jelas keberadaannya mereka minta agar DPRD melakukan RDP dengan ASDP, tokoh masyarakat Saiyong dan dinas perhubungan tentang hal tersebut.

Baca Juga  Polsek Toili, Salurkan Kembali Bansos Bagi Warga Terdampak Covid 19

Ketua DPRD Bangkep, Rusdin Sinaling pada RDP itu meminta kepada Dinas Perhubungan untuk segera melakukan tindakan secepatnya terkait tuntutan masa aksi berkaitan dengan pembuatan terminal, sekalipun hal itu belum bisa dilaksanakan secepatnya. Agar pengaturan bongkar muat penumpang bisa di maksimalkan oleh dinas terkait. Sehingga kesejahtraan terkait pendapatan para tukang bentor bisa meningkat dengan adanya terminal itu.

Senada, Irwanto T Bua menyatakan, sangat mengapresiasi terhadap pembuatan terminal agar kendaraan umum yang merupakan roda empat bisa melakukan bongkar muat di terminal yang ada. Hal yang sama juga disampaikan Kadis Perhubungan yang menyatakan bahwa terkait masalah itu sudah menjadi program dinas. Terkait kendaraan angkutan umum yang langsung menurunkan penumpang di pelabuhanm Dinas Perhubungan akan segera berkordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penertiban kendaraan roda empat secepatnya.

Baca Juga  1,7 Kg Sabu di Musnahkan, Polda Sulteng Selamatkan Masyarakat 14.217 Orang

Kadis Perhubungan pada kesempatan itu juga meminta kepada pemerintah daerah agar segera membuka pasar baru yang berada diwilayah Rumah Sakit Trikora, karena dengan berfungsinya  pasar maka otomatis akan ada terminal bongkar muat untuk kendaraan umum sehingga akan sangat membantu pendapatan para bentor. Hal yang sama disampaikan Moh Iqbal Laiti yang mengatakan, terkait persoalan pembangunan pelabuhan Salakan itu merupakan persoalan tehkhis, oleh karena itu instansi terkait harus segera membuat program yang singkron dengan hal tersebut.

Pada kesimpulannya dalam waktu dekat ini Dinas Perhubungan akan melakukan penertiban terhadap kendaraan roda empat. DPRD Bangkep melalui komisi II akan melakukan rapat kerja bersama pihak terkait menindaklanjuti hasil RDP pada hari itu.

Mendengar adanya tanggapan positif dari pemerintah dan DPRD Bangkep itu, para peserta aksi kemudian membubarkan diri pulang kerumahnya masing-masing. (Arman Londomi/KabarLuwuk)