KABAR LUWUK – Jurus Perda Kota Bogor. Proses kolaborasi antara Pemerintah Kota Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam menghasilkan peraturan daerah (Perda) di Kota Bogor, Jawa Barat, tidak selalu berjalan mulus. Tetapi tetap kompak dalam menghasilkan produk hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat dan melindungi daerah dari hal-hal negatif.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, dan anggota Dewan lainnya. Secara aktif terlibat dalam pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda) baik dari pemerintah maupun inisiatif DPRD. Mereka saling memberikan masukan dan koreksi untuk memastikan bahwa Raperda yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan arah pemerintah daerah.
Proses kerjasama antara Dewan dan Pemerintah Kota Bogor ini dilakukan dengan baik. Setelah Raperda diselesaikan, mereka mengajukannya ke instansi terkait, termasuk pemerintah provinsi. Pada pekan lalu, Pemerintah Kota Bogor menyampaikan empat Raperda dalam rapat paripurna di DPRD Kota Bogor.Jurus Perda Kota Bogor
Kolaborasi Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menghasilkan berbagai peraturan daerah (Perda) di Kota Bogor, Jawa Barat. Memang tidak selalu mulus dalam proses, namun kompak dalam hasil dan implementasi.
Tidak banyak diulas, bagaimana para anggota Dewan di Kota Bogor berlomba dengan Pemerintah Kota membuat rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif. Bertarung dalam gagasan dan kajian untuk akhirnya bersama-sama memberi produk hukum. Dalam menjawab keresahan masyarakat dan menjadi benteng hal-hal negatif yang terjadi di daerahnya.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto dan jajaran Dewan tidak jarang mengoreksi dan meminta laporan kinerja Wali Kota Bogor. Draf Raperda dari Pemerintah Kota Bogor untuk diperbaiki dan sebaliknya Raperda inisiatif DPRD pun perlu penyesuaian. Dengan aspirasi masyarakat dan arah pemerintah daerah.
Pergulatan Dewan dengan Pemerintah Kota Bogor memang cukup rapi dikemas dalam koreksi membangun. Kemudian kompak mengajukan Raperda yang dipergulatkan ke instansi terkait, termasuk level pemerintah di atasnya yakni Provinsi Jawa Barat.
