KABAR LUWUK — Dalam upaya memperkuat sinergi antara industri hulu migas dan pemangku kepentingan daerah, JOB Pertamina–Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori) bersama SKK Migas menggelar Lokakarya Kolaborasi Hulu Migas 2025 dengan melibatkan unsur Forkopimda Kabupaten Banggai.
Kegiatan yang berlangsung di Surabaya ini menjadi wadah strategis untuk mempererat koordinasi, menyamakan persepsi, serta menyinergikan langkah antara JOB Tomori, SKK Migas, dan Forkopimda Banggai dalam mendukung keberlanjutan operasi migas di wilayah Kabupaten Banggai.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, dan Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan–Sulawesi, Azhari Idris, hadir bersama Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin Tamoreka, M.M., AIFO, serta unsur Forkopimda seperti Kejaksaan Negeri Banggai, Pengadilan Negeri Luwuk, Polres Banggai, Kodim 1308 LB, dan ATR/BPN Banggai. Dari pihak perusahaan, hadir General Manager JOB Tomori, Andry, beserta jajaran manajemen.
Dalam lokakarya ini, para peserta membahas berbagai aspek penting, termasuk dukungan keamanan operasi, penyederhanaan perizinan, sinkronisasi tata ruang, serta penguatan koordinasi kelembagaan antara pemerintah daerah dan industri migas.
Salah satu agenda utama kegiatan ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara JOB Tomori dan Kejaksaan Negeri Banggai terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. MoU tersebut ditandatangani oleh Andry, General Manager JOB Tomori, dan Anton Rahmanto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Banggai, disaksikan langsung oleh Azhari Idris dari SKK Migas.
Melalui kerja sama ini, JOB Tomori berkomitmen untuk menjalankan operasional secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan dukungan pendampingan dan pertimbangan hukum dari Kejaksaan Negeri Banggai.
General Manager JOB Tomori, Andry, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
“Kami berharap sinergi ini menjadi fondasi kuat dalam menciptakan iklim investasi migas yang kondusif dan berkelanjutan di Kabupaten Banggai,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan–Sulawesi, Azhari Idris, menegaskan pentingnya dukungan Forkopimda dalam menjaga kelancaran kegiatan hulu migas.
“Operasi migas tidak hanya soal produksi, tapi juga tentang membangun kepercayaan dan kemitraan dengan pemerintah daerah serta masyarakat,” tuturnya.
Lokakarya ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan koordinasi kelembagaan, serta mendorong kontribusi nyata sektor migas bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai. (Rls)
