KABAR LUWUK — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banggai menyampaikan pandangan resminya terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Selasa (25/11/2025). Dalam penyampaiannya, fraksi menyoroti penurunan signifikan pendapatan dan belanja daerah, lemahnya serapan anggaran 2025, serta sejumlah persoalan strategis lintas sektor.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Masnawati Muhammad, melalui juru bicara fraksi, menyampaikan bahwa dinamika pembahasan KUA-PPAS hingga Nota Keuangan APBD 2026 berjalan cukup kompleks. Namun demikian, fraksi tetap mengambil posisi untuk memberikan pandangan kritis sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.
Pendapatan dan Belanja Daerah Turun Tajam
Gerindra mencatat pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan turun 27,37 persen dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan belanja daerah yang ikut merosot 16,32 persen dari Rp3,25 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp2,72 triliun pada tahun 2026.
Fraksi juga menyoroti realisasi serapan anggaran tahun 2025 yang dinilai belum ideal. Hingga 24 November 2025, serapan belanja daerah baru mencapai 60,31 persen, bahkan belanja modal masih berada pada 34,93 persen dari total alokasi Rp645,7 miliar.
“Serapan rendah ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata juru bicara Gerindra.
Belanja Pegawai Capai 43 Persen
Dalam nota keuangan RAPBD 2026, belanja pegawai tercatat mencapai Rp1,17 triliun atau 43,07 persen dari total belanja daerah. Gerindra menilai proporsi belanja pegawai perlu dikontrol agar tidak menghambat belanja pembangunan dan pelayanan publik.
Soroti Ketahanan Pangan dan Inflasi
Fraksi Gerindra juga menyoroti inflasi Kabupaten Banggai yang pada September 2025 mencapai 4,90 persen (year-on-year). Inflasi yang didominasi kenaikan harga pangan dinilai berpotensi melemahkan daya beli serta mengganggu akses ketahanan pangan masyarakat.
Persoalan Infrastruktur dan RSUD Luwuk
Pada sektor infrastruktur, Gerindra menyoroti dominasi anggaran penataan bangunan gedung pada Dinas PUPR sebesar 62,27 persen, sementara penyelenggaraan jalan hanya 19,41 persen. Fraksi meminta agar pembangunan infrastruktur diarahkan lebih proporsional dan menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan jembatan di Desa Uwelolu yang penting bagi akses 100 hektare sawah warga.
Gerindra juga memberikan catatan khusus terkait rencana pembangunan gedung RSUD Luwuk yang dirancang 7 lantai. Fraksi menilai bangunan sebaiknya cukup 3 lantai dengan pertimbangan keamanan, mitigasi bencana gempa, dan kelayakan konstruksi.
Evaluasi untuk BUMD PT Banggai Energi Utama
Pemerintah daerah mengalokasikan pembiayaan Rp3,8 miliar untuk PT Banggai Energi Utama (BEU). Gerindra meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD tersebut, terutama pengelolaan keuangan dan kontribusinya dalam pengelolaan PI 10 persen.
Rekomendasi Fraksi Gerindra
Fraksi Partai Gerindra memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, antara lain:
Memastikan program 2026 berjalan tepat prioritas, tepat waktu, dan tepat kualitas.
Merasionalisasi belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan belanja pegawai.
Menguatkan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk menopang ketahanan pangan.
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BLUD RSUD Luwuk untuk peningkatan pelayanan.
Mengkaji ulang rencana pembangunan RSUD agar lebih aman dan sesuai kebutuhan.
Meningkatkan layanan kesehatan pada puskesmas-puskesmas kecamatan, termasuk peningkatan menjadi tipe C.
Mengevaluasi kinerja PT Banggai Energi Utama secara komprehensif.
Di akhir penyampaian, Fraksi Gerindra menyatakan siap melanjutkan pembahasan RAPBD 2026 ke tahap berikutnya dengan tetap memberikan catatan kritis demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai. (Irwan)
