Penulis : Imam Muslik ( Jurnalis )
KABAR LUWUK, BANGGAI – Mengacu pada UU No 23/2014, untuk menjadi daerah otonom baru (DOB), sebuah daerah harus menjadi daerah persiapan selama tiga tahun, sedangkan untuk pemekaran provinsi Sultim masih ditangguhkan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri R I, Tito Karnavian disela sela Jumpa Pers bersama awak media, bertempat di kantor Bupati Banggai, Selasa 26/9/2021.
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian dalam penjelasannya mengatakan membangun daerah baru perlu membuat insfrasstruktur terlebih dahulu yakni kantor DPRD, Kantor Gubernur, kantor OPD dan dinas dinas serta segala macam sarana prasarana, serta harus merekrut tambahan pegawai, belum termasuk pengadaan gaji para pegawai, itu semua tergantung dari keuangan kapasitas fiscal Negara. Jelas Tito Karnavian.
Kata Tito karena kita masuk negara Zee twenty artinya fiscal kita meningkat, pendapatan meningkat dan tren kita sebelum pandemi sebesar 5% keatas dengan skenario seperti itu maka kemendagri sudah loncatan.
Disamping itu ada 317 daerah yang akan memekarkan baik propinsi, Kabupaten maupun kota hal itu kemendagri sudah membuat skenario dengan membentuk Dewan Pertimban Otonomi Daerah dibawah koordinator wapres serta sekretarisnya kemendagri untuk melakukan skenario moratorium lokalan dengan skala prioritas dan saya sengaja tidak sebutkan daerah mana.
Sehingga skenario prioritas dan dewan itu banyak pertimbangan, hal itu tidak bisa dilaksanakan saat terjadi Pandemi semua berubah dan batal yang dipengaruhi dengan pendapatan berkurang dan belanja naik, pendapatan dari pajak maupun non pajak semua turun sanpai angka -5%, dikwartal kedua tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 masuk pada triwulan kedua 7,07% dan belum mendapatkan informasi kwartal 3 dan kwartal 4. Ungkap Mendagri.
Jadi secara otomatis karena pendapatan kurang, belanja naik untuk masa pandemi pemulihan ekonomi ,jamin pengaman sosial , penanganan kesehatan dll, Itu semua diluar ekpektasi jadi krisis yang tiba tiba, sehingga merubah semua skenario ,termasuk skenario APBD, APBN, yang otomatis ditengah prioritas menyelamatkan manusia lebih penting dibanding memekarkan daerah dulu, terang Tito Karnavian.
Sehingga mari sama sama kita doakan bisa cepat direcover Pandemi, sehingga pertumbuhan lagi artinya uang masuk juga banyak , uang pemerintah juga banyak maka secara otomatis moratorium pemekaran bisa kita mulai kembali dengan skala prioritas yang ditentukan oleh DPOD dan bukan oleh Kemendagri. Tutup Tito Karnavian.*( IM).
