Tentunya, lanjut Bupati Banggai, regulasi ketenagakerjaan yang adaptif diperlukan untuk merespon perubahan di era ekonomi digital dengan tetap memperhatikan perlindungan pekerja atau buruh dan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.
Menurut Bupati Banggai, hubungan industrial yang harmonis dapat terwujud apabila selalu terbuka ruang dialog sosial yang dinamis antara pemerintah pengusaha dan pekerja.
Ia juga mengatakan bahwa perusahaan juga harus memperhatikan hak karyawannya, jangan hanya berpikir merasa di untungkan tapi perusahaan juga harus memperhatikan keadaan karyawannya, kesejahtraan karyawannya mulai dari sandang dan pangannya.
“Tolonglah bapak ibu yang memiliki perusahaan pikirkan juga nasib pekerja kita, perusahaan jangan hanya mencari keuntungan, tapi perhatikan juga kesejahteraan para pekerja kita” terangnya.
Bupati juga menceritakan pengalamannya, yang mengatakan bahwa, H. Amirudin memperlakukan karyawannya dengan sangat baik, hal itu ia lakukan berdasarkan dari pengalamannya yang dulu pernah di PHK dan haknya tidak diberikan oleh perusahaan sampai saat ini.
“Berawal dari tahap terendah, saya belajar dan saat ini saya mampu mendirikan 7 perusaahan bertaraf nasional dan internasional” terangnya.**
