BPKP Serahkan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pada Gubenur Sulteng
Sebarkan artikel ini
Alokasi Dana Desa , belum dapat memberikan dampak terhadap pembangunan Desa karena belum tepat sasaran.
Masyarakat Penerima Bantuan Sosial dari Pusat , belum tepat sasaran dan perlu Validasi data penerima bantuan .
Pembayaran Insentip Nakes , terdapat keterlambatan pembayaran Insentip Nakes oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Penyaluran KUR , belum tepat sasaran , banyak KUR disalurkan untuk Kredit Konsumtip dan Kredit PNS.
Akuntabilitas Keuangan Daerah , Kemampuan PAD untuk mendukung Fiskal Daerah sangat Lemah , perlu solusi untuk peningkatan PAD untuk meningkatkan Fiskal Daerah.
Kepala BPKP juga menemukan bahwa sejumlah OPD Provinsi Sulawesi Tengah belum mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Program OPD belum selaras dengan sasaran yang akan dicapai.
Peran APIP Perlu ditingkatkan untuk membantu Kepala Daerah untuk memastikan kinerja ASN dapat maksimal.
Pelaksanaan Rehab dan Rekon masih sangat lambat dan memiliki Kendala dengan Ketersediaan Lokasi lahan Pembangunan Huntab.
