KABAR LUWUK – Bantuan Modal BUMDes Hanya Rp100 Juta, Janji Rp500 Juta Disebut Pembohongan Publik. Program bantuan modal sebesar Rp500 juta yang dijanjikan untuk setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, kembali menuai sorotan.
Janji yang digembar-gemborkan pemerintah setempat ini dinilai tidak terealisasi, membuat banyak warga kecewa, terutama warga Luwuk, Abdullah Naser, yang secara tegas mengkritisi kebijakan ini.Kamis 17 Oktober 2024.
Naser menyebutkan, berdasarkan data yang diperolehnya, pada tahun anggaran 2021, hanya 23 BUMDes yang mendapatkan bantuan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai.
Namun, bantuan yang diterima tidak sebesar Rp500 juta seperti yang dijanjikan, melainkan hanya Rp100 juta per BUMDes. Dengan demikian, total anggaran yang digelontorkan pada saat itu hanya mencapai Rp2,3 miliar, jauh dari angka yang dijanjikan pemerintah.
“Tidak ada satupun BUMDes yang mendapatkan Rp500 juta. Hanya 23 BUMDes yang tercover, itupun masing-masing hanya menerima Rp100 juta. Padahal janjinya Rp500 juta,” ungkap Naser dengan nada kecewa.
Naser melanjutkan, situasi yang sama juga terjadi pada tahun anggaran 2022 dan 2023. Setiap tahunnya, hanya 23 BUMDes yang menerima bantuan modal Rp100 juta dari APBD, dengan total anggaran yang disalurkan tetap sebesar Rp2,3 miliar per tahun.
Pada tahun 2024, kondisinya juga tak berbeda jauh. Hanya 22 BUMDes yang menerima bantuan modal, dengan jumlah Rp100 juta per desa, kecuali Desa Uling yang menerima Rp200 juta. Hal ini menambah kekecewaan masyarakat yang menilai pemerintah tidak serius dalam memenuhi janji pemberian modal yang telah disampaikan.
“Berdasarkan data, total dana yang tersalurkan hanya Rp9,2 miliar untuk 91 BUMDes. Artinya, ada sekitar 200 desa di Kabupaten Banggai yang tidak mendapatkan bantuan modal sama sekali. Ini jelas tidak sesuai dengan janji awal,” papar Naser.
Menurut perhitungan Naser, untuk memberikan bantuan modal Rp500 juta kepada 291 desa di Kabupaten Banggai, dibutuhkan anggaran sebesar Rp145 miliar. Namun, yang terealisasi hingga saat ini baru sekitar Rp9,2 miliar, sehingga masih ada sekitar Rp135 miliar yang belum disalurkan.
“Jika janji Rp500 juta per desa benar-benar ingin direalisasikan, harusnya pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp145 miliar. Namun, faktanya hanya Rp9,2 miliar yang sudah disalurkan. Ini sangat jauh dari ekspektasi, dan menimbulkan pertanyaan besar: kemana sisa anggaran tersebut?” kata Naser.
Lebih lanjut, Naser juga mempertanyakan data yang disampaikan oleh pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banggai, yang menyebutkan bahwa hanya ada 135 BUMDes yang aktif dari total 291 desa di Banggai. Dari 135 BUMDes yang aktif tersebut, hanya 91 desa yang menerima bantuan modal, itupun jumlahnya hanya Rp100 juta per desa.
“Jika ada 135 BUMDes yang aktif, mengapa hanya 91 yang mendapatkan bantuan? Lalu bagaimana dengan desa yang lain? Apakah mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa bantuan? Ini jelas menunjukkan bahwa ada ketidakseriusan dalam memenuhi janji kepada masyarakat,” ujar Naser dengan nada heran.
Ia juga menyinggung soal 131 desa yang BUMDes-nya belum aktif. Menurut Naser, seharusnya pemerintah segera membentuk BUMDes di desa-desa tersebut, karena itu merupakan tanggung jawab mereka.
“Timbul pertanyaan, apa yang sebenarnya dikerjakan selama ini? Mengapa tidak ada tindakan untuk segera membentuk BUMDes di desa-desa yang belum memiliki? Ini adalah tugas pemerintah, jangan hanya janji tanpa realisasi,” tegas Naser.
Dengan data yang ada, Naser yakin bahwa masyarakat Banggai, baik di desa maupun di kota, menginginkan perubahan. Ia berharap pemimpin yang akan datang dapat benar-benar menepati janji mereka dan tidak memberikan harapan palsu kepada masyarakat.
“Rasa-rasanya masyarakat sudah muak dengan janji-janji kosong. Kami butuh pemimpin yang benar-benar bisa membawa perubahan, bukan hanya pemimpin yang pandai berjanji tapi sulit menepatinya,” tutup Naser.
Keadaan ini jelas menambah daftar panjang kekecewaan masyarakat Banggai terhadap pemerintah daerah. Mereka berharap agar permasalahan ini segera diatasi dan bantuan modal yang dijanjikan dapat direalisasikan sepenuhnya.***
