KABAR LUWUK – Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, baru-baru ini menempati peringkat kedua dalam peringkat nasional Politik Uang. Hal ini tentu saja tidak membanggakan terkait praktik politik uang dalam pemilihan umum.
Hal ini terungkap dalam hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2020. Dalam survei tersebut. 58,2% pemilih di Kabupaten Banggai mengakui bahwa mereka pernah menerima uang atau barang dari calon legislatif (caleg) atau tim kampanye.
Politik uang, yang merujuk pada segala bentuk praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum, telah menjadi masalah yang serius di Kabupaten Banggai. Praktik ini dianggap merusak demokrasi karena berpotensi memanipulasi kehendak rakyat dan menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas.
Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi politik uang di Kabupaten Banggai termasuk tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Banyak warga yang mudah tergoda oleh tawaran uang atau barang, sehingga mereka memilih calon berdasarkan pertimbangan finansial daripada melihat visi dan misi calon.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu di Kabupaten Banggai masih lemah. Lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masih harus meningkatkan upaya mereka dalam mendeteksi dan menindak praktik politik uang dengan efektif.
Perlunya Kolaborasi Tolak Politik Uang
Untuk mengatasi masalah politik uang yang meluas di Kabupaten Banggai, perlu ada upaya bersama dari berbagai pihak. Pemerintah setempat harus memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar mereka tidak rentan terhadap godaan uang atau barang dalam konteks politik.
Selain itu, penyelenggara pemilu harus memperkuat pengawasan mereka terhadap proses pemilihan, baik melalui peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, partisipasi aktif masyarakat, maupun penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran politik uang.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah praktik politik uang. Mereka harus lebih sadar akan risiko politik uang dan bersikap tegas menolak segala bentuk praktik tersebut.
Beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk mencegah politik uang di Kabupaten Banggai meliputi:
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi rentan terhadap praktik politik uang.
Memperkuat pengawasan terhadap pemilihan umum oleh lembaga penyelenggara pemilu, masyarakat, dan aparat penegak hukum.
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang.
Semua upaya ini harus diimplementasikan secara holistik dan berkelanjutan guna menciptakan pemilihan umum yang bersih, adil, dan demokratis di Kabupaten Banggai.
