Alokasi anggaran untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:
- Pendapatan Transfer: Rp. 962.929.861
- Dana Desa: Rp. 626.278.000
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi: Rp. 10.869.961
- Alokasi Dana Desa (DD): Rp. 325.776.900
Total belanja desa sebesar Rp. 963.006.969, dengan alokasi terbesar adalah untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa (42%) dan penyelenggaraan pemerintahan desa (34%).
Selain itu, ada alokasi untuk pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa.
Pemerintah Desa Kayubet berharap bahwa pengungkapan ini akan membantu mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2023, mendorong pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Lebih dari itu, pemasangan baliho ini diharapkan akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program-program desa.
Transparansi dan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan anggaran desa adalah langkah penting dalam menciptakan tata kelola yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Dengan akses yang lebih mudah terhadap informasi ini, diharapkan masyarakat akan lebih aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan terkait anggaran desa.
Pemerintah Desa Kayubet berharap bahwa pemasangan baliho ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk lebih proaktif dalam berbagi informasi dengan masyarakat mereka dan melibatkan mereka dalam proses pengelolaan anggaran desa.
Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pembangunan desa akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi semua warga.
Pemasangan baliho transparansi anggaran di Desa Kayubet juga mencerminkan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
Semakin banyak pemerintah desa yang menyadari pentingnya membuka akses informasi keuangan desa kepada masyarakat. Ini bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum tetapi juga tentang menciptakan keterlibatan aktif warga dalam pembangunan desa mereka.
Adanya baliho ini juga memungkinkan warga untuk lebih memahami prioritas pembangunan desa.
Misalnya, alokasi anggaran yang signifikan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa (42%) menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan fisik yang berkelanjutan.
