KABAR LUWUK – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat daring bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia, Selasa (2/9/2025). Dalam rapat tersebut, anggota Komite IV asal Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn, menyoroti persoalan serius terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi percepatan pembangunan di daerah penghasil.
Putra mantan Wakil Gubernur Sulteng, Ma’mun Amir, itu menegaskan bahwa Sulawesi Tengah sebagai penghasil migas, nikel, dan perkebunan sawit terbesar, justru tidak menikmati hasil secara adil.
“Sulawesi Tengah sering menghadapi masalah keterlambatan dan ketidakjelasan formula DBH migas. Padahal kami menanggung beban lingkungan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur akibat eksploitasi migas,” ujar Andhika Amir dalam rapat tersebut.
Ia mendesak agar RAPBN 2026 mengatur mekanisme penyaluran DBH lifting migas yang lebih transparan, tepat waktu, dan berkeadilan.
Soroti Formula DBH Nikel: Harus Berbasis Produk Hilir
Selain migas, Andhika juga mengkritisi formula DBH sektor pertambangan nikel yang masih menggunakan pendekatan lama berbasis ore mentah. Padahal, Sulawesi Tengah saat ini telah menjadi episentrum industri nikel nasional dengan produk hilirisasi seperti feronikel, stainless steel, hingga material baterai kendaraan listrik.
“Ini tidak adil. Formula lama menghambat nilai tambah bagi daerah. Kami minta agar RAPBN 2026 sudah memasukkan formula baru berbasis produk akhir nikel, supaya hilirisasi benar-benar berdampak ke daerah penghasil,” tegasnya.
Perkebunan Sawit Juga Bermasalah
Tak hanya migas dan nikel, persoalan DBH juga terjadi di sektor perkebunan sawit. Andhika mengungkapkan, alokasi DBH sawit tiap tahun justru mengalami penurunan, bahkan ada kasus daerah penghasil mengalami kelebihan bayar.
“Kami minta pemerintah serius meninjau ulang mekanisme pungutan Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) sawit agar pelaksanaannya lebih adil dan transparan,” katanya.
Minta Pemerintah Bayar DBH Kurang Bayar
Di akhir penyampaiannya, Andhika juga menyampaikan aspirasi kepala daerah di Sulawesi Tengah, salah satunya Morowali Utara, terkait pencairan dana kurang bayar DBH tahun 2021-2024.
“Dana ini sangat dibutuhkan untuk mendukung program prioritas pembangunan infrastruktur di daerah,” pungkasnya.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk mendorong perubahan kebijakan DBH yang lebih berpihak kepada daerah penghasil SDA, terutama Sulawesi Tengah yang selama ini menjadi tulang punggung industri nasional. (Rls)
