KABAR LUWUK – Dinas PUPR Kabupaten Banggai diminta objektif dalam mendorong kebijakan anggaran pembangunan dan rehabilitasi jalan di daerah. Pasalnya sejauh ini instansi tersebut terkesan tebang pilih dalam mendorong kebijakan anggaran infrastruktur publik.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banggai, Lutfi Samaduri, mengingatkan pemerintah daerah khususnya Dinas PUPR Kabupaten Banggai untuk menggelontorkan anggaran infrastruktur berdasarkan skala perioritas dalam memenuhi kebutuhan rakyat.
“Anggaran infrastruktur publik harus menjadi fokus perhatian utama. Karena sejauh ini masih banyak infrastruktur publik yang masih terabaikan,” kata Politisi Partai Gerindra itu.
Lutfi yang merupakan wakil rakyat asal Balantak itu mengatakan, ruas jalan Cemerlang-Duatakarya di Kecamatan Masama hingga saat ini belum teratasi dan dalam kondisi rusak berat.
Harusnya kata dia, infrastruktur publik semacam itu menjadi perioritas utama dibandingkan dengan bangunan gedung lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.
“Jalan Cemerlang menuju Duata Karya di Masama itu sudah cukup lama rusak, namun penangannya tidak secara serius,” kata Lutfi.
Menurut Lutfi, alokasi anggaran untuk program perbaikan jalan yang dilaksanakan Dinas PUPR di ruas jalan tersebut sangat terbatas, sehingga tidak dapat menuntaskan masalah yang ada.
Ia mendesak Pemda Banggai dapat segera menggelontorkan anggaran yang wajar dan layak untuk menuntaskan perbaikan jalan di wilayah tersebut.
“Jika pada anggaran 2025 ini belum dialokasikan, kami meminta Pemda dengan serius mengatasi kerusakan jalan itu di anggaran 2026 mendatang,” pungkasnya. (Rls)