KABAR LUWUK — Desakan pengusutan dugaan manipulasi absensi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai terus menguat. Anggota Fraksi Gerindra DPRD Banggai, Herdi Djiada, Sabtu (9/5/2026), mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang diduga menggunakan aplikasi fake GPS dalam sistem e-absensi.
Menurut Herdi, praktik manipulasi absensi bukan sekadar pelanggaran disiplin pegawai, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah karena berkaitan dengan pembayaran tunjangan dan hak kepegawaian.
“Jika ada ASN yang terbukti memanipulasi absensi demi tunjangan kinerja, itu tidak bisa dianggap sepele. Negara dirugikan, uang rakyat digunakan tidak semestinya,” tegasnya.
Ia menilai audit independen penting dilakukan agar publik mengetahui sejauh mana praktik tersebut terjadi, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pejabat struktural dalam pembiaran atau pengawasan yang lemah.
Herdi juga meminta pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada pemblokiran akun atau pemberian teguran administratif, tetapi menindak tegas seluruh pihak yang terbukti melanggar aturan kepegawaian.
“Jika terbukti, tunjangan yang diterima harus dikembalikan. ASN yang disiplin tidak boleh dirugikan, sementara pelanggar justru dibiarkan,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu menambahkan, penegakan disiplin ASN harus dilakukan secara adil dan transparan agar kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan pemerintahan tetap terjaga. (IKB)
