KABAR LUWUK, BANGKEP – Pada tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Bangkep mendapatkan alokasi pembangunan 56 Base Transceiver Station (BTS) yang merupakan tower jaringan telekomunikasi yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan yang awalnya merupakan wilayah tanpa signal atau blank spot. Olehnya itu menurut Kadis Kominfo Samel Bagilis, S.Sos, MM hal ini mesti disambut positif karena merupakan peluang menciptakan generasi masa depan yang melek informasi dan teknologi.
Dijelaskan Samel Bagilis, penyediaan tower BTS itu dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau lebih akrab dikenal dengan sebutan BAKTI merupakan salah satu lembaga dibawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemnkominfo). BAKTI merupakan sebuah badan yang sebelumnya memiliki nama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).
Saat ini Bakti katanya tengah melakukan percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) merupakan salah satu pilar penting pelaksanaan percepatan transformasi digital nasional. Kementerian Komunikasi Informatika telah menetapkan empat pilar utama, yaitu: pembangunan infrastruktur digital secara massif, harmonisasi peraturan, penguatan ekosistem digital, dan pengembangan talenta digital.
“Kita di Bangkep ini mendapatkan alokasi pembangunan tower BTS sebanyak 56 yang tersebar di sejumlah desa di beberapa kecamatan yang merupakan wilayah blank spot atau tidak ada signal,” kata Samel di ruang kerjanya.
Samel menegaskan pemerataan BTS 4G yang dibangun di Bangkep ini merupakan komitmen pemerintah melalui Kominfo untuk memastikan bahwa tidak ada satupun orang di Indonesia ini masih tertinggal dengan adanya transformasi digital.
Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Kominfo untuk melakukan transformasi digital secara cepat dengan menetapkan lima arahan, di mana salah satunya untuk melakukan percepatan infrastruktur digital.
Saat ini tim Bakti kata Samel tengah melakukan survei lokasi calon pembangunan tower, jumlahnya 56 titik lokasi tower. Salah satu syarat pembangunan tower kataanya harus ada hibah tanah dari desa. Sehingga ini yang merupakan salah satu kendala namun setelah dilakukan upaya sosialisasi akhirnya masyarat dan pemerintah desa mau memahami dan menghibahkan tanahnya.
“Saat pandemi seperti ini akses semuanya banyak menggunakan fasilitas internet, dana-dana desa pertanggungjawabnnya juga melalui online sehingga akses internet sangat perlu. Sehingganya perlu kita dukung adanya penyediaan tower dari Kementerian Kominfo ini. Saya bisa bilang kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Saat ini proses survei sedang berjalan dan selanjutnya survey struktur tanah untuk kemudian dilaksanakan pembangunan tower,” ucap mantan penjabat Camat Bulagi Utara ini.
Dijelaskan Samel Bagilis, saat ini hasil verifikasi di lapangan sudah ada lima wilayah desa yang dinyatakan lolos. Pada wilayah itu tim Bakti kemudian tengah melakukan uji pengambilan sampel tanah untuk kemudian menentukan bagaimana struktur pembangunan tower di wilayah itu. Ia bisa memastikan bahwa yang telah terverifikasi akan bisa terbangun tower BTS yang rencananya akan di mulai pada bulan Oktober 2021 mendatang.
Diakuinya ada beberapa kendala di lapangan salah satunya yakni penyediaan lahan, banyak masyarakat yang kemudian termakan informasi bahwa ini merupakan proyek swasta sehingga pemilik tanah harus mendapatkan sewa atau konpensasi dari pengadaan tanah itu. padahal katanya ini merupakan fasilitas publik yang tentu saja semuanya dilakukan oleh pemerintah sehingganya tanah atau lahan yang disediakan merupakan hasil hibah pemerintah desa ke pemerintah daerah untuk digunakan oleh Kementerian Kominfo membangun tower BTS ini.
“Harapan saya semua masyarakat bisa memahami betapa pentingnya keberadaan tower ini. Untuk kemudian bisa tersedia jaringan telekomunikasi dan jaringan internet di desa. Ini tanggungjawab kita kepada generasi mendatang, karena jika kita tertinggal informasi maka kita akan ketinggalan, saat kita ketinggalan maka kita akan bodoh dan hanya jadi penonton,” tambahnya.
Berharap adanya sinergitas antara pemerintah kecamatan dan desa berkaitan dengan penyediaan lahan tower. Informasinya bahwa penyediaan lahan tower ini harus di sewa sampai delapan puluh juta, padahal ini informasi yang salah karena sejatinya ini merupakan program pemerintah yang berkaitan dengan fasilitas publik sehingga tidak ada dana penyediaan lahan.
Jika desa atau daerah ini mengharapkan tower BTS yang dibangun swasta maka sangat tidak mungkin karena pastinya kata Samel, mereka berfikir terlebih dahulu keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Sehingganya kesempatan alokasi tower BTS di Bangkep ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan harapan seluruh wilayah Bangkep tidak ada lagi wilayah blank spot.
“Perkembangan zaman ini kita dipaksakan untuk semua digitalisasi, mau tidak mau kita dipaksakan dan harus ikut, jika tidak maka kita akan tertinggal. Ingat kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali, makanya harus segera bersama diterima tujuannya untuk generasi masa depan kita bersama,” beber Samel yang cukup akrab dengan para insan pers ini. (Arman Londomi/KL)
